Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha berharap pergantian Wakil Presiden (Wapres) dapat menjadi momentum untuk memperkuat stabilitas politik sekaligus meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Sosok Wapres mendatang dinilai perlu memiliki kemampuan koordinasi pemerintahan yang kuat agar berbagai kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih efektif.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mengundur jadwal sidang paripurna sekaligus pelantikan Wakil Presiden (Wapres) dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan lantaran padatnya agenda kenegaraan Presiden dalam waktu dekat ini.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi menilai, dunia usaha tidak terlalu mempersoalkan figur yang terpilih. Bagi pelaku usaha, momentum pergantian ini diharapkan mampu menjaga iklim politik nasional tetap kondusif.
"Stabilitas politik biasanya berdampak langsung pada ekonomi khususnya sentimen investasi dan nilai tukar. Wapres idealnya menjadi problem solver yang membantu Presiden mengkoordinasikan kementerian dan mempercepat implementasi kebijakan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Dana Cadangan Pesangon Belum Berlaku, Menaker: Masih Tunggu Aturan Turunan
Chandra menjelaskan, kriteria Wapres yang paling dibutuhkan dunia usaha saat ini idealnya adalah sosok yang memahami ekonomi sehingga dapat membantu dalam menghadapi tantangan global ke depan.
Selain itu, kemampuan berkomunikasi dengan baik bersama investor serta ketegasan dalam mengurai sumbatan birokrasi antarlembaga juga menjadi aspek penting yang perlu dimiliki Wapres mendatang.
"Tidak harus seorang ekonom, tetapi mampu berdialog dengan pelaku usaha dan investor global. Kuat dalam koordinasi pemerintahan, mampu menjadi penghubung antar kementerian dan lembaga. Dapat mendorong percepatan proyek strategis yang sering terhambat birokrasi," jelasnya.
Di sisi lain, Chandra menyoroti bahwa kendala realisasi penanaman modal di dalam negeri selama ini kerap muncul pada tahap implementasi di lapangan. Karena itu, Wapres mendatang perlu memiliki penerimaan politik yang luas agar mampu mendorong perbaikan kepastian hukum dan efisiensi perizinan secara efektif.
"Banyak tantangan investasi di Indonesia sebenarnya terjadi pada tahap eksekusi, bukan perencanaan. Diterima luas secara politik. Fokus pada kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan efisiensi perizinan. Serta mampu mendorong produktivitas, bukan sekadar belanja pemerintah," terangnya.
Baca Juga: Yassierli Pastikan Pengumuman Kenaikan UMP Tepat Waktu, Cek Tanggalnya!
Terkait pekerjaan rumah bagi duet kepemimpinan baru nantinya, Chandra menekankan pentingnya pembenahan daya saing nasional, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan terhadap konsumsi domestik.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan hilirisasi industri mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
"Ke depan, tantangan utamanya antara lain meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui perbaikan iklim investasi, penyederhanaan regulasi, penguatan kualitas SDM, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, menjaga daya beli masyarakat dan memastikan hilirisasi industri memberikan nilai tambah yang lebih besar juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)