Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat kerja sama dan sinergi dalam menjalankan kebijakan demi mewujudkan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi.
Pimpinan baru Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Arbonas Hutabarat pun didorong untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan komunikasi, koordinasi yang intensif, dan kolaborasi sinergis yang telah terjalin dengan baik.
"Rencana konkrit, tindakan nyata, dan sinergi dengan berbagai pihak dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkesinambunga, ujar Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto dalam serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut, Jumat (8/3).
Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi provinsi Sulut mencapai 6,01% atau masih di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan kinerja sektor transportasi dan perdagangan, seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata.
Selain itu, pembangunan infrastruktur telah menjadikan lapangan usaha konstruksi sebagai salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan pada beberapa sektor ekonomi tersebut pun berhasil mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi Sulut meningkat, dengan angka kemiskinan dan rasio gini berada di bawah nasional, serta indeks pembangunan manusia berada di atas nasional.
Dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Sulut, BI mengembangkan klaster ketahanan pangan, antara lain klaster Bawang Merah dan Tomat Sayur di Minahasa, klaster cabe di Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Minahasa, serta klaster Pertanian Terpadu di Bolaang-Mongondow.
BI juga melaksanakan program pengembangan potensi ekonomi daerah berupa klaster Kopi dan Nanas di Kotamobagu. Dalam upaya mendorong investasi di Provinsi Sulut, BI bersama dengan Dinas dan Instansi terkait melakukan inisiasi pengembangan Regional Investor Relation Unit (RIRU).
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey mengatakan, stabilitas perekonomian di Sulut merupakan dampak dari sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Daerah, BI, OJK, Perbankan, dan otoritas terkait lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
