Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis data terbaru jumlah penduduk Indonesia tahun 2022.
Data terbaru menunjukkan pada 30 Juni 2022 atau Semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat 275.361.267 jiwa.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, apabila dibandingkan dengan data semester II 2021 atau per 30 Desember tahun 2021 yang berjumlah 273.879.750, maka selama 6 bulan ini terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.481.517 jiwa atau 0,54%.
"Jumlah itu terdiri 138.999.996 penduduk laki-laki atau 50,48%, dan 136.361.271 penduduk perempuan atau 49,52%," kata Zudan dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8).
Berdasarkan piramida penduduk, saat ini Indonesia didominasi oleh penduduk kategori produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 190.827.224 jiwa atau 69,30%.
Baca Juga: Duh, BPS Peringatkan Kenaikan BBM Bisa Mengerek Angka Kemiskinan
Untuk penduduk kategori usia muda yakni 0-14 tahun tercatat sebanyak 67.155.629 jiwa atau 24,39%. Sisanya kategori penduduk usia tua yaitu 65 tahun ke atas sebanyak 17.374.414 jiwa atau 6,31%. Kemudian jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 88.929.047.
Dari sisi daerah dengan penduduk paling banyak, Provinsi Jawa Barat masih berada di posisi nomor satu, yakni berpenduduk sebanyak 48.637.180 jiwa.
Untuk tingkat kabupaten/kota penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yakni sejumlah 5.385.219 jiwa.
Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara tergolong penduduk paling sedikit, yakni 709.620 jiwa. Dan Kabupaten Supiori, Papua terbilang penduduk paling sedikit tingkat kabupaten/kota, yakni berjumlah 25.015 jiwa.
"Secara keseluruhan nasional, tingkat kepadatan penduduk di Indonesia adalah 145 jiwa per kilometer persegi," ungkap Zudan.
Zudan menjelaskan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013, data kependudukan Dukcapil digunakan antara lain untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, serta pembangunan demokrasi.
Baca Juga: Profil 10 Negara ASEAN Secara Singkat
"Untuk itu data ini sudah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI," pungkas Zudan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
