CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Dua bulan akhir, Chatib harus selesaikan 5 utang


Selasa, 12 Agustus 2014 / 13:59 WIB
Dua bulan akhir, Chatib harus selesaikan 5 utang
ILUSTRASI. Air sereh dan daun salam efektif menurunkan asam urat tinggi.


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pemerintahan Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebentar lagi akan berakhir. Berbagai pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam kurun waktu dua bulan ini masih banyak menanti.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dalam masa transisi seperti ini para pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan (Kemkeu) harus fokus menyelesaikan program yang berjalan. Tantangan ekonomi menunggu untuk segera ditangani.

Menurutnya, Kemkeu adalah salah satu institusi yang tidak bisa menurunkan kinerjanya meskipun kabinet SBY hanya menyisakan waktu dua bulan. "Di depan kita ada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang baru akan berakhir 23 September 2014," ujarnya dalam pelantikan pejabat eselon II Kemkeu, Selasa (12/8).

Kemkeu dalam dua bulan ini mempunyai lima pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan sebelum kabinet terakhir. Pertama, penyelesaian penelusuran aset kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kedua, menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan anggaran dan keuangan desa.

Ketiga, menerbitkan revisi PP Nomor 57 Tahun 2007 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang memungkinkan PNBP peta rupa bumi Indonesia 1:50.000, termasuk data informasi geospasial dan non geospasial. Keempat, menerbitkan PP tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Negara. Kelima, menyusun kajian dan peta jalan yang kredibel sebagai landasan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×