Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Jika menerapkan angka yang dipakai AS yaitu 1,66%. Kemudian, PDB Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun dikalikan 1,66%, maka hasilnya beban ekonomi minuman beralkohol yang mesti ditanggung Indonesia sebesar Rp 256 triliun.
Bahkan jika diambil dari angka 0,45%, maka beban ekonomi yang mesti ditanggung sebesar Rp 69,4 triliun, dimana angka tersebut tetap lebih tinggi dari penerimaan negara dari cukai yang sebesar Rp 7,14 triliun per tahunnya.
“Jadi memang semangatnya membutuhkan regulasi yang lebih ketat lagi, entah judulnya larangan atau pengendalian. Tapi saya tetap mendukung dalam menyelamatkan perekonomian jangka panjang tentunya banyak sektor yang masih digarap atau didukung selain dari minuman beralkohol sehingga lebih tepat untuk melakukan pelarangan,” ucap Bhima.
Baca Juga: RUU larangan minuman beralkohol mendapat pertentangan dari APIDMI
Selain itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) Fahira Idris berharap Indonesia bisa meniru negara-negara lain yang memproduksi alkohol dan punya payung hukum peraturannya berupa undang-undang.
Sebab, dalam KUHP disebutkan bahwa pengguna minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban umum, mengancam orang lain atau merintangi lalu lintas diancam kurungan penjara paling lama enam hari dan pidana denda paling banyak Rp 375. Hal ini terdapat dalam pasal 492 ayat 1 KUHP.
“Bagaimana kita punya aturan yang melindungi dan bagaimana agar aparat punya satu payung hukum karena setiap hari banyak yang mengadukan kepada kami, kemudian kita konsultasi kepada aparat dan aparat juga sangat berharap Indonesia punya payung hukumnya agar mereka bisa menindaklanjuti lagi kasus itu,” ucap Fahira.
Selanjutnya: RUU Larangan Minuman Beralkohol masuk prolegnas prioritas 2021, ini kata pelaku usaha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
