Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) keterbukaan data keuangan nasabah secara otomatis terkait pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI) telah sampai di tangan Presiden Joko Widodo.
"Sudah disampaikan oleh Pak Darmin kepada presiden," ujar Sri Mulyani di kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (12/4).
Sri Mulyani melanjutkan, nantinya Perppu tersebut memuat ketentuan-ketentuan primer yang menjadi syarat Indonesia untuk mengukuti AEoI. Oleh karena itu, diharapkan dengan Perppu ini Indonesia juga bisa mendapatkan informasi yang sama dari negara lain, terutama negara-negara di mana banyak wajib pajak Indonesia menyimpan harta maupun uangnya.
“Dari amnesti pajak kita tahu tempat favorit dari WP kita. Untuk itu AEoI harus jalan,” katanya.
Aspek yang terpenting menurut Sri Mulyani adalah Ditjen Pajak lewat Perppu in harus punya akses informasi dari WP yang sama dengan DJP di negara lainnya sehingga informasi itu bisa ditukar secara otomatis tanpa ada halangan.
“Dan ada yang disebut common reporting system. Yang jelas DJP jangan sampai dianggap memiliki constrain (keterbatasan),” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Perppu tersebut akan mengakomodasi keterbukaan data keuangan nasabah asing dan domestik. Aturan tersebut akan diimplementasikan kepada seluruh wajib pajak dalam waktu dua bulan ke depan.
Catatan saja, pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk menggantikan beberapa pasal terkait aturan kerahasiaan bank yang selama ini ada dalam empat undang-undang yaitu Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Pasar Modal, dan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
