kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

DPR minta pemerintah stop polemik pindah ibu kota


Senin, 24 Juli 2017 / 19:15 WIB
DPR minta pemerintah stop polemik pindah ibu kota


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Johana K.

JAKARTA. Setelah DPR menolak usulan anggaran kajian rencana pemindahan ibukota oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp 7 miliar, anggota Komisi XI DPR meminta pemerintah menghentikan polemik tersebut.

Anggota Komisis XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, pemerintah tak memiliki anggaran untuk pemindahan ibukota. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah bisa berkonsentrasi pada hal lain.

"Sekarang diskusinya lebih baik polemiknya kita stop, buang energi bangsa dan negara kita. Energinya kita gunakan dengan yang lain. Pemindahan ibukota membuang energi anak bangsa yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan," kata Refrizal saat rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR, Senin (24/7).

Dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI hari ini, DPR hanya menyepakati pemangkasan anggaran PPN/Bappenas Rp 1,8 miliar menjadi Rp 1,36 triliun. Pemangkasan itu berasal dari efisiensi (self blocking) sebesar Rp 49,2 miliar dan tambahan dana hibah dan SBSN Rp 47,3 miliar.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hafisz Tohir mengatakan, saat ini jauh lebih penting menjalankan program pengentasan kemiskinan. Hafisz bilang, anggaran kajian rencana pemindahan ibukota tersebut masih bisa dianggarkan di tahun depan.

"Kalau bicara pemindahan ibukota, malu kita. Apa urgensinya. Kami kan ini representasi dari rakyat. Presiden juga dipilih oleh rakyat. Jadi dia harus mewakili rakyat tindak tanduk dia. Maka itu kita sampaikan ke dia, itu (pemindahan ibukota) dikaji saja dulu," tambahnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah bisa menggandeng pihak swasta untuk melakukan kajian tersebut sebagaimana yang dilakukan untuk mengkaji Jembatan Jawa-Sumatera oleh perusahaan Tommy Winata.

"Sehingga tidak ada keluar uang pemerintah sedikit pun. Artinya, kalau nanti jadi dibangun ya baru pemerintah turun tangan. Artinya ada yang mengerjakan dulu. Karena kita lihat urgensinya," tambah dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×