Reporter: Dea Chadiza Syafina |
JAKARTA. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, empat Gubernur di Kalimantan telah bersepakat memblokir pengiriman batubara ke luar Kalimantan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyayangkan ancaman yang dilayangkan oleh para Gubernur ini. Selain itu, ancaman pemblokiran pengiriman batubara ke luar pulau Kalimantan ini pun telah mendapat persetujuan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Saya mengerti rasa gusar para Gubernur melihat masyarakatnya harus antre panjang demi BBM. Namun ancaman ini hanya akan memanaskan suasana dan ini tidak baik," tutur Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5).
Karena itu Priyo meminta masyarakat Kalimantan tidak menyalahkan pemerintah atas kelangkaan BBM yang telah terjadi selama dua pekan ini. Priyo mendesak Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan juga Direktur Pertamina, untuk tanggap dan secepatnya menyelesaikan masalah ini.
Menurut Priyo, kelangkaan BBM yang terjadi di Kalimantan merupakan ironi tersendiri. Mengingat pulau ini merupakan pulau utama penghasil barang tambang dan wilayah industri yang berkembang. "Kalimantan termasuk salah satu daerah yang penting di Indonesia. Dan seharusnya tidak terjadi masalah kelangkaan BBM," tandasnya.
Langkah penghematan BBM sendiri sudah digaungkan oleh pemerintah dan juga DPR, salah satunya dengan melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Karena itu, Priyo mengimbau jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk dapat mengungkap motif sebenarnya dari kelangkaan BBM bersubsidi ini.
Karena dikhawatirkan, kelangkaan BBM bersubsidi ini merupakan bagian dari operasi penyelundupan BBM. Jika hal ini benar terjadi, menurut Priyo, ini merupakan kejahatan ekonomi tingkat tinggi. Terlebih, jika BBM bersubsidi ini diselundupkan lantas dialokasikan untuk kebutuhan industri, maka pelaku perbuatan ini harus ditangkap.
"Kalau memang jatah subsidi itu diselundupkan atau diberlakukan secara ilegal, sehingga masyarakat harus antre lama dan justru tidak mendapatkan karena dialokasikan untuk industri, maka ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Siapapun pelakunya harus ditangkap, termasuk jika ada campur tangan dari pihak Pertamina maupun pemerintah daerah," imbuh Priyo.
Karena itu Priyo meminta Menteri ESDM Jero Wacik, harus dengan segera menuntaskan masalah ini. Sebelumnya, masyarakat di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi. Masyarakat harus rela antre berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Antrean ini dipicu karena kuota BBM subsidi yang menipis. Sementara permintaan penambahan kuota belum disetujui pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat kemudian melaporkan kejadian ini kepada Gubernur masing-masing. Bahkan ada Gubernur dan anggota DPRD yang menyetujui langkah masyarakat untuk memblokir distribusi kapal-kapal pengangkut batubara.
Empat Gubernur di Kalimantan melayangkan protes keras terkait pengurangan kuota BBM tahun ini. Kebijakan itu dinilai merugikan masyarakat Kalimantan yang terus mengalami kesulitan memperoleh BBM, tidak hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan namun yang jauh di pedalaman juga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
