CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.018,99   5,77   0.57%
  • EMAS992.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.20%
  • RD.CAMPURAN 0.04%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.12%

DPR minta belanja anggaran Kemenhan direncanakan dengan matang


Minggu, 12 September 2021 / 08:15 WIB
DPR minta belanja anggaran Kemenhan direncanakan dengan matang
ILUSTRASI. Ilustrasi belanja anggaran pertahanan. KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kembali mendapat alokasi anggaran yang besar pada tahun anggaran 2022. Tercatat, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 133,9 triliun.

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana mengatakan, dalam membelanjakan anggaran, apalagi dalam aspek yang vital yaitu pertahanan mutlak harus direncanakan dengan matang baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Prioritas pembelanjaan harus sesuai dengan kondisi serta situasi dalam dan luar negeri, perkembangan teknologi, efisiensi, hingga yang terpenting sesuai kebutuhan.

Menurutnya, kebijakan pengadaan alutsista ke markas-markas militer maupun daerah yang menggunakan pendekatan top down policy harus dilakukan perubahan yang radikal menjadi bottom up policy. Hal ini supaya pembelanjaan anggaran Kementerian Pertahanan menjadi tepat sasaran dan efektif.

"Kami melihat dari beberapa kunjungan kerja yang kami lakukan ke markas-markas militer, acap kali terjadi pengadaan atau dropping alutsista dari pusat yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan,” ujar Dede dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Minggu (12/9).

Baca Juga: Pengamat: Belanja Alpalhankam harus disesuaikan dengan visi pertahanan Indonesia

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, negara yang disegani salah satu faktornya memang dilihat dari kekuatan militernya. Ia mengingatkan, jangan sampai tidak tepat dalam menghabiskan anggaran karena terobsesi untuk belanja alutsista besar-besaran, namun tidak memperhatikan kebutuhan user atau pengguna serta meremehkan pentingnya perawatan alutsista.

"Dilihat dari peringkat ASEAN berdasarkan jumlah alutsista sekilas terlihat cukup bagus, namun mengingat bahwa wilayah Indonesia yang terdiri atas puluhan ribu pulau dan wilayah teritorial laut seluas 3.100.000 Km2, jumlah alutsista yang Indonesia miliki sangat tidak memadai untuk dilakukan operasi pertahanan, apalagi dengan kondisi alutsista yang sudah banyak berumur tua," jelas dia.

Menurutnya, Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum yang telah dicanangkan sejak 2007 dengan tujuan untuk pemutakhiran alutsista dianggap masih belum dapat memenuhi capaian yang telah ditargetkan.

Ia menilai, selama ini pengadaan alutsista Indonesia terfokus pada aspek fisik alutsista konvensional seperti kavaleri berat, tank, kendaraan tempur, KRI dan kapal selam. Serta pesawat tempur yang harga unitnya tinggi, perawatan mahal, dan membutuhkan banyak personil terlatih untuk mengoperasikan satu unitnya

Selain itu, Dede menambahkan, perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga membawa teknologi pertahanan dan pertempuran ke dunia baru dimana operasi militer bisa diselesaikan dengan cepat, tepat, dan efisien.

"Sebagai contoh penggunaan teknologi pesawat tanpa awak atau drone militer pada operasi pemetaan, pengawasan, dan assassination. Perang saat ini, tidak hanya mengandalkan alutsista besar-besaran tapi perang teknologi ke depan," terang dia.

Baca Juga: Pembelian alutsista, Prabowo: Belum ada keputusan

Dede mengatakan, pengadaan alutsista wajib melalui perencanaan yang matang baik dari segi jangka waktu penggunaan, supaya jangan peralatan yang usang sebelum digunakan seperti peluru yang expired yang bahkan untuk memusnahkannya membutuhkan biaya yang tidak murah. Yaitu dari segi kebutuhan harus koheren dengan potensi ancaman dan proyeksi kondisi medan pertempuran, segi efisiensi, SDM dan cost, hingga segi diplomasi dan hubungan internasional.

Ia mengingatkan, belanja besar-besaran alutsista dengan tujuan menimbulkan deterrence effect di wilayah kawasan jangan sampai hasilnya kontraproduktif dan malah menimbulkan persaingan untuk saling memperkuat kekuatan militer yang berakibat potensi untuk saling mengancam dan sensitif terhadap isu-isu yang muncul.

“Salah satu opsi terbaik dalam diplomasi kemiliteran dengan prinsip "satu musuh terlalu banyak dan 1.000 teman terlalu sedikit" harus menjadi pertimbangan utama dalam berhubungan dengan negara-negara kawasan dan sahabat," pungkasnya.

Selanjutnya: Alokasi belanja senjata RAPBN 2022 di bawah komando Menhan Prabowo Subianto

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×