DPR keberatan Jack Ma jadi penasihat e-commerce

Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Yudho Winarto

Pasca bos Alibaba Jack Ma didapuk menjadi penasihat steering committee penyusunan roadmap e-commerce di Indonesia, sejumlah kritikan muncul. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan keberatan apabila Jack Ma menjadi penasihat e-commerce Indonesia dalam jangka waktu lama.

Anggota Komisi I DPR asal fraksi Golkar Meutya Hafid menyatakan bahwa penasihat e-commerce idealnya berasal dari dalam negeri. Menurutnya, banyak anak bangsa, pelaku bisnis ekonomi digital yang berpotensi menjadi penasihat.

DPR khawatir, bergabungnya Jack Ma akan mempengaruhi sejumlah kebijakan ekonomi, terutama soal investasi di sektor e-commerce.

"Kami menangkap, bergabungnya Jack Ma ini akan menimbulkan conflict of interest. Apalagi bisnisnya di Indonesia cukup banyak,” terang Meutya kepada KONTAN di gedung Nusantara II, usai rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (28/8) kemarin.

Menurutnya, pelaku bisnis e-commerce dari dalam negeri juga bisa diandalkan menjadi penasihat. Sebut saja seperti pendiri Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Kalaupun pemerintah ingin menggandeng pakar e-commerce dari luar negeri, bisa dari pihak yang lebih netral dan bukan pelaku utama bisnis e-commerce.

"Kalaupun harus mengambil pakar luar negeri, tidak usah yang punya bisnis besar di sini. Misalnya dari Silicon Valley di Amerika, yang bukan pelaku utama. Karena Jack Ma cukup gencar ekspansi bisnis di sini, kepemilikan bisnisnya di sini sampai 80%," terang Meutya.

Tak hanya Jack Ma, pendiri dan CEO Amazon, Jeff Bezos, juga disebut-sebut akan turut bergabung menjadi tim penasihat roadmap e-commerce di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Meutya kembali menyarankan Kominfo untuk menghindari terlibatnya pelaku bisnis besar dari luar negeri. Para bos e-commerce asal luar negeri tersebut akan lebih pas jika dihadirkan sebagai narasumber dalam sejumlah acara tertentu.

“Silahkan mau sebanyak-banyaknya belajar dari mereka, tapi jangan jadi penasihat. Kalau sebatas narasumber oke saja, dari China, Amerika atau negara mana pun juga tidak masalah,” tegasnya.

Meutya mencontohkan kasus atas kekhawatiran DPR dalam pengambilan kebijakan di sektor e-commerce. Misalnya, dalam kebijakan yang dinilai tidak pro Over The Top (OTT), bukannya menguatkan e-commerce lokal namun malah mengedepankan kepentingan bisnis asing.

"Kita juga ingin sektor e-commerce Indonesia berkembang. Tapi pemainnya lokal, bukan hanya jumlah e-commerce-nya banyak, tapi ternyata lebih banyak yang asing. Akan lebih baik, jumlahnya banyak dan pemainnya anak bangsa sendiri," tutup Meutya.

Hal senada juga diungkapkan Syarief Hasan, anggota Komisi I DPR asal fraksi Demokrat. Ia mengkritisi tawaran pemerintah kepada Jack Ma seolah mendegradasi potensi sendiri.

"Dengan diangkatnya Jack Ma sebagai penasihat di Kominfo atau pun Kementerian Perekonomian, terus terang saja ini mendegradasi kualitas bangsa dan rakyat Indonesia," tuturnya saat menyampaikan saran dalam rapat bersama Kominfo di Gedung Nusantara II.

Ia mengatakan, sebenarnya Indonesia sendiri memiliki banyak pakar-pakar ekonomi, baik di bidang ekonomi global maupun teknologi digital.

"Perbedaannya adalah kesempatan yang mereka miliki untuk berkembang di dalam implementasi ekonomi itu tidak sebesar yang mereka peroleh dengan ekonom-ekonom di negara lain," jelas Syarief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News