/2015/10/09/1145948093.jpg "DPR diminta dahulukan RUU Pengampunan Pajak")
Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Sikap DPR yang menunda pembahasan RUU Pengampunan Pajak disesali sejumlah kalangan.
Salah satunya Guru Besar Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Gunadi. Menurutnya tindakan DPR tersebut akan mengancam pembangunan nasional. Tanpa ada peningkatan penerimaan pajak dari basis pajak baru melalui tax amnesty, pemerintah terpaksa akan memangkas anggaran pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Gunadi mengatakan, jika DPR memang mau membantu kinerja penerimaan negara, DPR seharusnya bisa mendahulukan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Tanpa pengampunan pajak, mustahil target penerimaan pajak Rp 1.360,1 triliun dapat tercapai.
"Pengampunan pajak ini urgensinya tinggi agar kita sebagai bangsa bisa maju ke depan. Selain tambahan penerimaan, pengampunan pajak akan memperluas basis pajak," ujar dia.
Selain itu, kata Gunadi, manfaat lain dari pengampunan pajak juga sangat banyak mengingat program ini juga menyasar repatriasi aset orang-orang Indonesia yang selama ini banyak disembunyikan di luar negeri.
Menurutnya, dana-dana yang kembali ke dalam negeri dari pengampunan pajak bisa bermanfaat untuk menambah likuiditas perbankan hingga menumbuhkan investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
