Reporter: Eka Saputra | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pimpinan DPR RI, Priyo Budi Santoso, meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Komisi I DPR RI soal pencaplokan wilayah RI di Camar Bulan, Kalimantan Barat. Dilaporkan, di Camar Bulan, sekitar 1.400 hektare tanah RI bergeser menjadi wilayah Malaysia.
"Hendaknya ini bisa dijadikan warning bagi pemerintah terhadap masalah perbatasan. Seolah selama ini, pemerintah menjadikan masalah tapal batas sebagai urusan biasa saja," katanya (11/10).
Priyo pun setuju terhadap pernyataan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, yang menyebut telah terjadi pencaplokan wilayah RI oleh Malaysia. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang menilai tapal batas masih tetap adanya. Menurutnya, pemerintah harus menggunakan temuan ini sebagai pemecut dan bahan negosiasi lanjutan dengan pihak Malaysia.
"Ini persoalan sensitif, untuk rakyat dan wakilnya. Pemerintah harus punya posisi berdiri yang tegas karena nyata-nyata terjadi pergeseran. Pemerintah harus lebih aktif," tandasnya.
Apalagi, saat ini sudah ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, yang dikepalai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terlepas dari ketersediaan anggaran, Priyo mendesak Kemendagri menjadi pihak terdepan dalam upaya mempertahankan tapal batas negara.
Selain itu, dia menyebut, sebaiknya tata pikir pembangunan Indonesia mulai diubah, agar pengembangan daerah tapal batas sebagai priotas. "Saat ini kan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat diperbatasan masih terlunta-lunta,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
