CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

DPP Golkar tak akan jalankan anjuran menunda Munas


Jumat, 28 November 2014 / 13:44 WIB
DPP Golkar tak akan jalankan anjuran menunda Munas
ILUSTRASI. Xiyue sudah hadir di 200 outlet dan akan capai 1000 outlet hingga akhir tahun ini


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengabaikan anjuran yang disampaikan Dewan Pertimbangan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX pada 30 November di Nusa Dua, Bali. DPP Partai Golkar menyatakan akan tetap menggelar Munas sesuai jadwal yang ditentukan, yakni mulai Minggu lusa.

"Munas akan tetap berlangsung sesuai amanat rapimnas, 30 November di Bali. Kita berharap tidak ada hal yang mengganggu, suasana tetap kondusif," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin saat dihubungi, Jumat (28/11/2014).

Nurul menjelaskan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, Dewan Pertimbangan tidak memiliki wewenang memberi instruksi kepada DPP. Dewan Pertimbangan hanya memberi nasihat yang bisa dijalankan atau tidak dijalankan.

"Jadi kita tidak harus menjalankan (penundaan munas), cukup didengarkan saja sifatnya," ujar Nurul.

Tadi malam, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Munas ditunda akibat adanya bentrok fisik yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa lalu. Menurut Akbar, bentrok itu dikhawatirkan akan merambah tempat-tempat lain, termasuk di Bali, yang yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Munas IX.

Akbar mengatakan, pengunduran waktu Munas tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi munas. Dewan Pertimbangan Partai akan melakukan pembicaraan dengan DPP Partai Golkar, termasuk dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, untuk membahas kapan pelaksanaan munas tersebut sebaiknya dilakukan.(Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×