Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai proses seleksi Dirjen Pajak (DJP) sudah berjalan optimal dan transparan. Ketua Pansel beserta anggotanya cukup objektif dalam melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon-calon yang ada.
“Proses seleksi di awal patut dikritisi namun di tahapan tengah Pansel sudah akomodatif dengan melibatkan KPK, PPATK, BPKP, dan bahkan BIN. Saat ini proses sudah berjalan optimal dan Ketua Pansel cukup objektif dalam melakukan penilaian,” tegas Yustinus di Jakarta, Minggu (4/1).
Sebelumnya, Pansel Dirjen Pajak telah mengumumkan tujuh calon yang berhasil lolos ke tahap akhir wawancara oleh Menkeu, yakni Catur Rini Widosari, Ken Dwijugiasteadi, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, Puspita Wulandari, Rida Handanu, Sigit Priadi Pramudito, dan Suryo Utomo.
Sementara itu, Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam menilai proses seleksi terhadap calon Dirjen Pajak sudah transparan, karena turut melibatkan PPATK, KPK, dan BIN, guna meneliti rekam jejak calon yang tersaring. Dia meyakini proses tersebut akan menghasilkan calon Dirjen Pajak yang terbaik.
“Proses seleksi saat ini sudah transparan. Apalagi turut melibatkan PPATK, KPK, dan BIN, sehingga calon yang terpilih nanti adalah yang terbaik,” kata Darussalam.
Darussalam menambahkan, proses seleksi Dirjen Pajak yang dilakukan oleh Panitia Seleksi saat ini patut diapresiasi. Selain melibatkan tokoh-tokoh yang terkenal dengan integritas dan komitmen anti korupsinya.
Seperti mantan Gubernur BI Darmin Nasution, Mantan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki, Anggota Komite Aparatur Sipil Negara Prijono Tjiptoherijanto, Mantan Menkeu Chatib Basri, Mantan Menkeu Bambang Sudibyo, dan Wakil Menkeu Mardiasmo dan Sekjen Kemenkeu Ki Agus Badaruddin, seleksi juga melibatkan PPATK, KPK, dan BIN. “Apabila masih ada hal yang kurang, ini wajar karena ini yang pertama kali dilakukan," kata dia.
Darussalam menegaskan, Dirjen Pajak yang terpilih nanti harus mengedepankan kompetensi dan integritas. Faktor integritas diperlukan, namun tidak cukup karena membutuhkan kompetensi yang kuat juga. Darussalam mengatakan, pengawasan terhadap Dirjen pajak sudah berlapis, mulai dari internal (whistle blowing system), Irjen Kementerian Keuangan, dan eksternal seperti KPK, BPK, BPKP, dan DPR RI, sehingga diharapkan hal tersebut dapat meminimalisir penyimpangan.
Sedangkan Yustinus berharap Dirjen Pajak terpilih bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap jajaran Ditjen Pajak dengan cara membangun kepercayaan, mempraktikkan sistem kerja anti korupsi dan membangun sistem perpajakan yang kuat guna menjaring wajib pajak potensial. “Dirjen pajak terpilih nanti akan didukung penuh oleh Presiden. Hal ini dapat dilihat dengan tiga Perpres terkait SDM, anggaran dan organisasi,” tegas Yustinus.
Waspadai dokumen palsu
Terkait beredarnya dokumen Pansel mengenai hasil seleksi calon-calon Dirjen Pajak, Yustinus yakin data yang beredar tersebut bukanlah data milik Pansel. “Saya melihat data yang beredar terkait nilai para calon peserta seleksi bukanlah data dari pansel. Saya lihat ada kejanggalan dan saya tidak yakin data yang beredar itu benar. Sepertinya ada pihak-pihak yang memuatnya untuk tujuan lain,” kata dia.
Dokumen palsu tersebut diduga dibuat oleh calon-calon yang tidak lolos dan dimunculkan oleh beberapa LSM. Menurut Yustinus, proses seleksi melibatkan KPK, BIN, dan PPATK, yang merupakan organisasi dengan administrasi terbaik, sehingga tidak mungkin dokumen bisa bocor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
