kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Dituduh berkolaborasi dengan BIN, Yusuf adukan presiden PKS ke Mabes Polri


Senin, 28 Maret 2011 / 21:33 WIB
ILUSTRASI. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, ke Markas Besar (Mabes) Polri, pada Senin (28/3) di Mabes Polri terkait tudingan berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Yusuf bertandang ditemani dengan penasehat hukumnya, Ahmad Rifai. Laporan tersebut dibuat karena Yusuf menilai bahwa Presiden PKS Luthfi telah memfitnah dan mencemarkan nama baiknya. Hal tersebut diungkapkan Yusuf dan Rifai, pasca dirinya membuat laporan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"Bentuk tuduhannya adalah fitnah dalam bentuk pesan singkat, yang ditulis oleh LH. Menulis bahwa menuduh Yusuf berkolaborasi dengan BIN untuk menjatuhkan partai," papar Rifai.

Rifai melanjutkan bahwa tuduhan yang ditulis dalam bentuk pesan singkat tersebut, esok akan diserahkan dan disertakan sebagai barang bukti, beserta dengan telepon selulernya. Ia menambahkan, Yusuf mempunyai keinginan untuk membesarkan partai serta menjalankan partai secara demokratis.

Lebih lanjut Yusuf juga menyatakan dirinya akan turut melaporkan 11 nama lain, terkait dengan hal ini. Pasalnya, Yusuf mengaku telah memiliki bukti atas tuduhan yang dinilainya tidak berdasar ini. Yusuf juga mengatakan bahwa dengan pelaporan dirinya, maka tidak tertutup kemungkinan citra PKS akan menjadi semakin buruk.

Pihaknya mengaku telah memiliki data yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Yusuf, pelaporan terhadap ke-11 lainnya, akan dilakukan secara bertahap dan akan terlebih dahulu melalui penilaian ahli hukumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×