kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.482.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.490   -65,00   -0,42%
  • IDX 7.496   -47,74   -0,63%
  • KOMPAS100 1.161   -10,37   -0,89%
  • LQ45 930   -7,66   -0,82%
  • ISSI 225   -1,75   -0,77%
  • IDX30 479   -4,07   -0,84%
  • IDXHIDIV20 576   -4,59   -0,79%
  • IDX80 132   -1,10   -0,82%
  • IDXV30 142   -0,97   -0,68%
  • IDXQ30 160   -1,14   -0,70%

Demokrat dorong DPR selidiki IPO KS


Jumat, 12 November 2010 / 14:52 WIB
Demokrat dorong DPR selidiki IPO KS
ILUSTRASI. Pertemuan SBY dengan Prabowo


Reporter: Adi Wikanto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Fraksi Partai Demokrat di Komisi VI DPR akan mendorong pembentukan panitia kerja (panja) Krakatau Steel (KS). Langkah ini ditujukan untuk menyelidiki dugaan penyelewengan proses penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) KS. Sebab, selama ini banyak politisi Demokrat yang dituduh ikut bermain dalam IPO itu.

Anggota Komisi VI dari Demokrat Azam Azman Natawijaya bilang, usulan panja itu sudah menjadi keputusan partai. Tujuannya, untuk membersihkan nama Partai Demokrat. "Biar clear, siapa yang sebenarnya mendapat jatah," ujar Azam, Jumat (12/11).

Menurutnya, tidak ada politisi Demokrat yang mendapat perlakuan khusus untuk mendapatkan saham KS. "Tuduhan memang banyak, tapi kalau tidak dibuka secara jelas, hal itu malah merugikan kami," terang Azam.

Nantinya, dalam panja itu, Demokrat akan meminta untuk memanggil para penjamin atau underwriter, direksi KS, serta Menteri BUMN. Pemanggilan underwriter penting, karena mereka yang melakukan proses penjatahan saham tersebut.

Selain itu, Demokrat juga akan mempertanyakan penentuan harga. Sebab, pada waktu due diligence KS dengan underwriter pada 25 Oktober, disepakati harga IPO berkisar Rp 850-Rp 1.150. "Tapi yang terjadi, terpilih harga terendah, ini kan aneh," ujar Azam.

Di samping itu, ada informasi, direksi KS sudah meminta kenaikan harga. Namun, hal itu ditolak oleh penjamin. "Harus ada penjelasan soal penolakan itu," tandas Azam.

Usulan ini mendapat respon positif dari Komisi VI. Setelah reses, Komisi VI akan memanggil pihak-pihak terkait IPO tersebut. "Kita tidak boleh diam, IPO KS harus diperjelas," kata Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×