kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Demi Swasembada Pangan, Pemerintah Perluas Lahan Pertanian


Senin, 28 Desember 2009 / 10:56 WIB
Demi Swasembada Pangan, Pemerintah Perluas Lahan Pertanian


Sumber: Kontan | Editor: Test Test

JAKARTA. Tahun 2009, sektor pangan dan pertanian menorehkan prestasi yang lumayan. Banyak pihak menilai, Departemen Pertanian berhasil mewujudkan swasembada beberapa komoditas. Bahkan, pada 2010, Indonesia telah berancang-ancang mengekspor beras.

Menteri Pertanian Suswono telah mematok target pada 2010-2014 bakal mewujudkan ketahanan pangan nasional. Caranya, pertama mempertahankan swasembada beras menuju ekspor. Kedua, mempertahankan swasembada jagung dan meningkatkan ekspor, Ketiga mencapai swasembada kedelai pada tahun 2014. Keempat, secara bertahap meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan utama lainnya.

Kelima, mengembangkan komoditas tanaman pangan alternatif untuk substitusi produk impor. Keenam, mengurangi subsidi benih dan pupuk secara bertahap. Departemen Pertanian juga sudah menetapkan enam komoditas pangan sebagai sasaran swasembada pada lima tahun mendatang. Keenam komoditas itu adalah padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan susu. Pemerintah berharap, serangkaian target dan sasaran yang telah ditetapkan itu dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan selama lima tahun ke depan.

Menurut Suswono, Salah satu langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan adalah memperluas lahan pertanian. Pemerintah akan menjamin tambahan lahan-lahan baru untuk kepentingan pertanian.

Nantinya, pembukaan lahan baru bukan dengan cara membuka kawasan hutan, melainkan melakukan konversi lahan-lahan tidur di seluruh wilayah Indonesia menjadi lahan produktif. Departemen Pertanian mencatat, lahan tidur di Indonesia mencapai lebih dari 7,13 juta hektare.

Menurut Suswono, dari total 7,13 juta hektare lahan tidur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menyiapkan seluas dua juta hektare lahan tidur untuk kepentingan pertanian. "Pemerintah akan sepenuhnya memanfaatkan tanah tersebut sebagai bagian dari program ketahanan pangan Indonesia," tuturnya.

Lahan-lahan yang terbengkalai itu, tutur Suswono, sebenarnya merupakan lahan produktif untuk pertanian dan potensial untuk kegiatan peternakan. Departemen Pertanian berharap, pemanfaatan lahan tidur bisa membuat kegiatan pertanian maupun peternakan mewujudkan swasembada pangan semakin optimal.

Bukan itu saja, perluasan lahan pertanian juga dilakukan dengan menggalang kerjasama dengan pengusaha hutan tanaman industri (HTI). Caranya, memanfaatkan lahan cukup luas bekas penebangan. Selain itu, perluasan lahan tanam dengan cara melakukan penanaman tumpang sari.

Selain perluasan lahan, pemerintah akan merehabilitasi infrastruktur irigasi untuk kepentingan menjaga ketahanan pangan. Suswono bilang, mulai tahun depan, secara bertahap pemerintah merehabilitasi 1,5 juta hektare lahan irigasi di 16 provinsi penyangga pangan nasional.
Ancaman harga pupuk

Program perbaikan jaringan irigasi akan dilakukan di Jawa maupun Luar Jawa. Pemerintah daerah juga dilibatkan untuk mengawasi dan merawat penggunaan jaringan irigasi.

Upaya menciptakan ketahanan pangan bukannya tanpa catatan. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah soal ancaman kelangkaan pupuk tahun depan yang dapat berimbas pada produksi pangan nasional. Selain karena minimnya anggaran subsidi pupuk, sejumlah pabrik pupuk juga belum memperoleh kontrak perpanjangan pasokan gas.


DPR meminta pemda membantu pengadaan pupuk melalui APBD. "Kami meminta Pemda ikut memberikan subsidi kepada para petani di wilayah mereka," kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Soebagyo.

Pasalnya, anggaran subsidi pupuk nasional telah dipangkas sebanyak Rp 6,3 triliun, dari anggaran semula Rp 17,5 triliun menjadi Rp 11,3 triliun. Padahal, dengan anggaran Rp 17,5 triliun pun kebutuhan pupuk murah bagi petani belum juga terpenuhi. "Bagaimana kita mau menciptakan ketahanan pangan kalau pasokan pupuknya kurang?" kritik Firman.

Komisi IV juga mengantongi banyak temuan bukti kelangkaan pupuk di daerah. Namun, pemerintah menjamin tidak akan ada kelangkaan selama musim tanam hingga Maret 2010. Suswono menyatakan, saat ini, persediaan pupuk berlimpah, apalagi ada keterlambatan awal musim tanam.
Selain itu, Suswono menambahkan, tidak ada kenaikan harga pupuk subsidi hingga Maret 2010. Pemerintah baru akan mengevaluasi kenaikan harga pupuk pada April 2010 nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×