Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,1% dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017. Malah, pemerintah optimstis pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target tersebut, yaitu mencapai 5,2%-5,4%.
Hitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan ekonomi tahun depan didorong oleh pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, pertumbuhan Lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) tumbuh 10,17% di 2017, lebih tinggi dari outlook tahun ini sebesar 7,1%.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan juga didorong oleh investasi swasta yang termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB) ditargetkan tumbuh 6,1%, lebih tinggi dibanding outlook 2016 sebesar 4,92%.
Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa melebihi target, asalkan pemerintah berhasil melakukan upaya lainnya.
Pertama, mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk dari swasta. Sebab menurut Darmin, infrastruktur menjadi salah satu pengendali penting pertumbuhan ekonomi.
Darmin mengaku, pemerintah akan mendorong pipeline proyek pusat dan daerah dengan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan skema non-APBN lainnya, mengembangkan kebijakan tentang pembiataan aflternatif infrastruktur, hingga penyederhanaan perizinan di bidang infrastruktur.
"Baik itu (proyek) listrik, tol, kereta api, bandara, bendungan, irigasi, pelabuhan, intinya realisasi berjalan. Ada yang sudah berjalan ada yang baru mulai. Karenanya pembangunan infrastruktur itu menjadi salah satu back bone dari pertumbuhan karena realisasinya sudah mulai berjalan," kata Darmin dalam paparan Outlook Ekonomi Indonesia 2017 di Hotel Borobudur, Kamis (10/11).
Kedua, pemerintah akan terus melaksanakan deregulasi peraturan atau perizinan dengan target peningkatan peringkat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) untuk menarik investor, khususnya penaman modal asing (PMA). Berdasarkan laporan World Bank, Indonesia berhasil menempati peringkat 91 dalam hal kemudahan berusaha, naik 15 peringkat dari posisi sebelumnya.
Targetnya, Indonesia bisa mencapai peringkat 40 di tahun 2019 mendatang. Darmin mengaku, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia membuat lembaga khusus yang mengurusi peningkatan peringkat kemudahan dalam berusaha, seperti yang dilakukan oleh Inggris.
"Mereka kelihatannya bisa naik tiga peringkat. (Lembaga tersebut) betul-betul sistematis, langsung di bawah perdana menteri," tambahnya.
Ketiga, dari pemerintah akan mendorong dari sisi sumberdaya manusia (SDM) melalui pelatihan pendidikan vokasional untuk beberapa bidang dengan merombak komposisi kegiatan belajar dan mengajar hingga kurikulumnya. Misalnya untuk bidang kelistrikan, siswa di tingkat pertama bisa mendapatkan sertifikat kompetensi sehingga sehingga tidak perlu menunggu ijazah yang akan didapat setelah menyelesaikan pendidikan selama tiga tahun, untuk bekerja. Hal tersebut akan menjawab kebutuhan SDM ketika proyek listrik 35.000 mega watt (MW)
Juga untuk bidang pertanahan, dengan mencetak SDM sebagai juru ukur. Hal ini lanjut Darmin, bisa menjawab kebutuhan SDM di bidang pertahanan. Apalagi 46% tanah di Indonesia yang baru bersertifikasi.
Keempat, mendorong sektor-selktor industri yang selama ini menjadi penyumbang impor terbesar Indonesia yang menyebabkan melebarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Industri yang dimaksud, yakni petrokimia, kimia umum termasuk farmasi, dan besi dan baja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
