kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.615.000   -20.000   -0,76%
  • USD/IDR 18.110   -15,00   -0,08%
  • IDX 6.040   1,68   0,03%
  • KOMPAS100 789   0,53   0,07%
  • LQ45 599   -3,49   -0,58%
  • ISSI 210   2,97   1,43%
  • IDX30 339   -1,95   -0,57%
  • IDXHIDIV20 422   -0,99   -0,24%
  • IDX80 90   0,01   0,01%
  • IDXV30 116   1,09   0,96%
  • IDXQ30 109   -0,38   -0,35%

Darmin : Perdebatan soal utang pemerintah jadi isu politik


Rabu, 21 Maret 2018 / 09:31 WIB
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Darmin Nasution


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang pemilihan presiden tahun 2019, berbagai isu ekonomi turut dijadikan komoditas politik. Salah satunya terkait besarnya utang pemerintah.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah memerlukan utang untuk membangun infrastruktur. 

Menurut Darmin, pemerintah perlu menarik utang lantaran Indonesia tak memiliki simpanan yang cukup besar sehingga perlu dana tambahan. “Itu juga bukan sesuatu yang berlebihan di luar kontrol, karena rasio utang kita terhadap PDB masih lebih rendah dibanding negara lain,” ujarnyanya usai rapat koordinasi Selasa (20/3) malam.

Menurutnya, bisa saja pemerintah meredam kenaikan utang. Tapi konsekuensinya, pembangunan infrastruktur akan melambat. “(isu soal tingginya utang pemerintah) Itu hanya dikembangkan ke arah isu politik,” tambah Darmin.

Darmin menyodorkan pilihan, yakni pembangunan infrastruktur untuk menghidupkan ekonomi masyarakat seperti rel kereta, bendungan hingga pelabuhan atau tidak membangun infrastruktur sama sekali yang akan menyebabkan ekonomi masyarakt jalan di tempat.

“Persoalannya membangun infrastruktur bukan setahun-dua tahun, bisa bertahun tahun. Sehingga pengeluarannya sudah terjadi tetapi hasilnya belum dapat karena infrastruktur belum selesai,” imbuh Darmin.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan melaporkan ke Presiden mengenai perkembangan infrastruktur strategis untuk memperjelas proyek yang sudah selesai, sedang dibangun, termasuk jumlahnya.

“Ada beberapa pembangunan sudah berjalan jauh sehingga tidak perlu lama menunggu selesai, sehingga perosalannya itu soal pilihan bukan terpaksa. bisa kurangi utang dan mengurangi pembangunan infrastruktur, mau pilih yang mana?" kata Darmin.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyebut, total utang pemerintah per Februari 2018 telah tembus Rp 4.034,8 triliun atau naik 13,46% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Teori, Strategi & Taktik Penagihan Kredit/ Piutang Macet Secara Dini & Terintegrasi Serta Efisien & Efektif

[X]
×