kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Saat pemerintah semakin kreatif mencari utang


Sabtu, 24 Februari 2018 / 11:29 WIB
Saat pemerintah semakin kreatif mencari utang


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih, Dimas Andi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menambah sumber pendanaan proyek infrastruktur. Terbaru, pemerintah menerbitkan green bond di pasar global senilai US$ 1,25 miliar. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang menjual obligasi ramah lingkungan.

Dikutip dari Bloomberg, obligasi syariah bertenor 5 tahun itu memberi kupon 3,75%. Besaran kupon lebih rendah dibandingkan dengan acuan bankir sebesar 4,05%.

Penawaran surat utang dimulai Jumat (23/2). CIMB, Citigroup, Bank Islam Dubai PJSC, HSBC dan Abu Dhabi Islamic Bank tercatat sebagai bookrunner dalam penerbitan green bond.

Green bond adalah instrumen surat utang syariah dengan aset dasar (underlying asset) berupa proyek yang bersifat mendukung upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengurangan emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Secara global, penerbitan green bond tahun lalu mencapai US$ 155,5 miliar.

Penerbitan green bond menambah daftar strategi yang digunakan pemerintah dalam mencari dana. Sebelumnya, pemerintah mendorong perusahaan milik negara menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah alias Komodo Bond. PT Wijaya Karya Tbk dan PT Jasa Marga Tbk sukses menerbitkan Komodo Bond. Masing-masing mendapatkan dana Rp 5,4 triliun dan Rp 4 triliun di London Stock Exchange (LSE).

Selain dari portofolio, pemerintah juga mengembangkan beragam skema pembiayaan infrastruktur. Skema yang sudah dilakukan seperti pembiayaan investasi non APBN (PINA). Pemerintah juga gencar mencari dana hibah untuk berbagai proyek infrastruktur.

Terfokus infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyatakan, kebutuhan dana infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2014–2019. Pemerintah harus kreatif mengembangkan pendanaan, karena seluruh kebutuhan dana itu tidak mungkin ditutup dengan APBN.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto membenarkan penjualan green bond. "Memang benar, tapi kami tidak bisa berkomentar," kata dia kepada KONTAN, Jumat (23/2).

Pasalnya, settlement green bond belum selesai. Sesuai aturan di pasar modal, penerbit emisi dilarang mengungkapkan lebih jauh mengenai penjualan surat utangnya kepada publik. "Tunggu beberapa hari lagi," kata Suminto.

Ekonom Samuel Aset manajemen Lana Soelistianingsih strategi pemerintah melakukan diversifikasi portofolio utang. Dengan cara itu Indonesia bisa menjual atau mencari pendanaan yang spesifik. "Green bond juga bagus bagi dana infrastruktur karena uang yang dihasilkan akan benar-benar terfokus untuk kegiatan proyek yang dituju, tidak tercampur untuk urusan lain," jelas Lana.

Ekonom BCA David Sumual meyakini green bond Indonesia bakal sukses menjaring investor. "Ini juga bagus bagi pasar obligasi karena karakter pembeli green bond bukan come and go," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×