Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya mendandani neraca perdagangan supaya menjadi positif. Caranya dengan membentuk satuan kerja khusus untuk menangani permasalahan ekspor impor. Di satu sisi, pemerintah bakal memperketat impor dan di sisi lain akan mempercepat ekspor.
Impor yang diperketat oleh pemerintah adalah yang terkait bahan baku dan barang modal untuk kebutuhan proyek infrastruktur pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Meski demikian, Mnteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, jika yang ditekan adalah bahan baku dan barang modal, hal ini dapat menggerus pertumbuhan ekonomi.
Tahun ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4% dalam APBN 2018, namun pemerintah melihat kecenderungannya akan lebih ke 5,2% secara tahunan (yoy).
Oleh karena itu, menurut Darmin, seharusnya yang ditekan adalah impor minyak dan gas (migas).
"Ya jangan barang modalnya, makanya saya bilang harus dirumuskan yang persis. Kalau barang modalnya ya akan kena pertumbuhannya, bahan baku juga. Jadi ya, migas itu perlu dikurangi," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/7).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari-Mei 2018 impor migas Indonesia sebesar US$ 11,8 miliar. Angka ini lebih besar dibandingkan ekspor migas yang sebesar US$ 6,8 miliar.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, di satu sisi, pemerintah akan memacu ekspor. Namun, di sisi lain, pemerintah juga akan selektif terhadap kebutuhan impor, khususnya yang berhubungan dengan proyek pemerintah.
“Terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah, kami akan lihat kontennya apa. Dan apakah proyek ini urgent diselesaikan dan harus mengimpor barang modal," ujar Sri Mulyani usai Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (3/7).
Ia mengatakan, pemerintah juga akan secara selektif meneliti siapa-siapa yang membutuhkan impor baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan modal. “Dan apakah betul-betul strategis untuk menunjang kegiatan ekonomi dalam negeri," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
