Dana tambahan PMN ibarat ventilator agar BUMN konstruksi tidak kolaps

Selasa, 20 Juli 2021 / 17:08 WIB

ILUSTRASI. Rapat Kementerian BUMN dengan DPR tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN tahun anggaran 2019 dan 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah sebesar Rp 72,44 triliun PMN itu mengalir untuk 12 BUMN. nDari nominal tersebut sebanyak 80% karena adanya penugasan. Dan 6,9% untuk restukturisasi..

Kartika Sutandi, Co Founder Jarvis Aset Management, menilai, pemerintah menggelontorkan tambahan PMN itu untuk membantu BUMN. Tanpa tambahan PNM, perusahaan BUMN tersebut tidak mampu lagi untuk bertahan.

Mayoritas BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tersebut melakukan pembangunan infrastruktur vital. Seperti jalan tol guna mendukung program pembangunan nasional.

"Saat ini BUMN konstruksi memiliki utang sangat besar ke perbankan nasional. Sehingga tambahan PMN ini merupakan langkah penyelamatan strategis Menteri BUMN," terang Kartika, dalam pernyataan tertulis, Selasa (20/7).

Menurut Kartika, besarnya utang BUMN konstruksi ini disebabkan kesalahan masa lalu yang menginstruksikan mempercepat pembangunan infrastrktur di berbagai daerah. “Jika tidak ada Covid-19, perhitungan untuk membayar utang bank dapat dilakukan. Namun karena ada pandemi, asumsi pendapatan dari trafik yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang bank tak dapat tercapai," kata Kartika.

Menurut Kartika, sejatinya rencananya penyehatan BUMN konstruksi menggunakan dana dari investor asing yang masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun dana SWF belum ada.. Sehingga mau tak mau untuk menyelamatkan BUMN konstruksi, pemerintah menambah modal melalui PMN.

"Dana tambahan dari PMN ini diibaratkan sebagai ventilator untuk membantu agar perusahaan BUMN konstruksi ini tidak kolaps.," ungkap Kartika.
Agar dapat kembali bangkit dan sehat, Kartika berharap agar utang yang ada pada saat pembangunan infrastruktur jalan tol yang kini membebani BUMN konstruksi dapat dialihkan ke SWF. Jika tidak dialihkan ke dana SWF, ekuitas BUMN konstruksi akan terus tergerus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News