Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah setiap tahunnya menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, sampai dengan akhir 2018 penyerapannya masih rendah, bahkan menyisakan Rp 11,36 triliun
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sepanjang 2015-2018 total alokasi dana PMN sebesar Rp 130,3 triliun. Sementara realisasi penyerapan hanya mencapai Rp 117 triliun.
Baca Juga: Tingkatkan pemenuhan standar pelayanan publik, Ombudsman perkenalkan metode propartif
Bila ditelaah program kedaulatan pangan memiliki daya serap paling rendah. Program kedaulan pangan pada tahun 2015, realisasi penyerapan PMN sebesar Rp 6,2 triliun atau 73% dari total dana PMN senilai Rp 8,17 triliun. Adapun BUMN yang bertanggung jawab antara lain Perum Bulog, PT Petani, PT Syang Hyang Seri, PT Perikanus, Perum Perindo, PT Garam, dan PTPN III.
Kemudian pada tahun 2016 dana PMN yang digerlontorkan pemerintah sebanyak Rp 2,5 triliun dengan realisasi penyerapan hanya 20% atau setara dengan Rp 510 miliar. PT Bulog dan PT Petani adalah dua BUMN yang menerima dana hasil utang pemerintah tersebut.
Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan belum optimalnya penyerapan PMN untuk program kedaulatan pangan disebabkan oleh adanya perubahan penggunaan dana PMN pada PT Perkebunan Nusantara IX dan PT Perkebunan Nusantara X terkait pembangunan pabrik.
Di sisi lain, Perum Bulog baru merealisasikan dana PMN sebesar Rp 10 miliar dari total Rp 2 triliun. Untuk itu, Menkeu mengatakan saat ini Bulog tengah menyusun kajian perubahan penggunaan dana perubahan penggunaan.
Baca Juga: Hutama Karya menargetkan Trans Sumatra rampung tahun 2024
Sri Mulyani berharap PMN kepada beberapa BUMN diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dehan cost of fund dari PMN. “Yang lain bisa mencontoh misalnya PT Hutama Karya (Persero) dan PT Penjaminan Infratruktur Indonesia (Persero),” kata Sri Mulyani saat rapt Evaluasi PMN 2019 dengan Komisi XI DPR RI, Senin (2/12).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
