Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi mengenai niatan Mabes Polri menggunakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk membiayai operasi penyakit radang payudara Inong Malinda Dee menuai kontra dari masyarakat.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Menurut Priyo, seharusnya Malinda tidak menggunakan Jamkesmas guna pengobatannya. Sebab, dana Jamkesmas itu seharusnya diperuntukan untuk masyarakat kecil.
"Saya terkejut. Sangat tidak pas kalau dana Jamkesmas yang mestinya untuk masyarakat kecil digunakan untuk hal semacam ini," ujar Priyo di Nusantara II, Kamis (9/6).
Ketua DPP Golkar itu pun menghimbau agar kepolisian menggunakan jalur lain. "Jangan gunakan dana masyarakat kecil. Kita tahu Malinda diperiksa yang tidak ada kaitan dengan kesehatan publik masak operasi radang payudara pake dana Jamkesmas. Kalaupun dibiayai negara cari jalur lain," tutup Priyo.
Hal senada diucapkan anggota Komisi IX Eva Kusuma Sundari, yang mengaku aneh dengan kebijakan itu. Pasalnya, bagi Sundari, Jamkesmas itu sebenarnya diperuntukan bagi orang miskin. Tak hanya itu, ia pun mempertanyakan status Malinda yang termasuk masyarakat kelas menengah.
"Saya melihatnya aneh juga karena kan Jamkesmas diperuntukannya untuk jatahnya orang miskin ya. Sejak kapan Malinda fakir miskin dan pengobatannya juga kan pengobatan operasi kosmetik bukan sesuatu yang sifatnya nyawa atau apa," kata Sundari.
Ia pun merasa kebijakan itu tidak adil. Apalagi, lanjut Politisi PDI P itu, Malinda menggunakan Jamkesmas untuk operasi kosmetik. "Dia operasi untuk kosmetik bukan ginjal atau busung lapar. Apakah sesuai dengan Jamkesmas," tutup Sundari.
Sekadar mengingatkan, Inong Malinda Dee adalah tersangka kasus pembobolan dana Citibank. Kabar Malinda akan menggunakan dana Jamkesmas dilontarkan Kabareskrim Polri, Komjen Ito Sumardi tadi pagi di Mabes Polri. Ito menampik jika Polri mengistimewakan Malinda. Alasannya, menurut Ito setiap tahanan negara memang ditanggung biaya pengobatannya oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
