/2026/08/21/1725346783.jpg "China-Indonesia Bahas Pabrik Rudal dan Amunisi, Operasi Ditargetkan 2027")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. China dan Indonesia sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertahanan serta meningkatkan kolaborasi dalam sektor mineral, energi dan teknologi.
Kesepakatan ini dicapai saat Jakarta berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Beijing dan Washington di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ekonomi, termasuk di Laut China Selatan.
Baca Juga: Puan Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, kedua negara perlu memanfaatkan momentum untuk memperkuat hubungan bilateral.
Wang tiba di Jakarta pada Jumat (21/8/2026) bersama Menteri Pertahanan China Dong Jun untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Situasi internasional saat ini saling terkait dan kompleks. Unilateralisme dan tindakan hegemonik memberikan dampak serius terhadap kerja sama dan stabilitas global,” kata Wang dilansir dari Reuters.
Ia menambahkan, China secara aktif mendorong pembangunan kerja sama tingkat tinggi dengan Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati peningkatan kerja sama di berbagai sektor, mulai dari kecerdasan buatan (AI), pertahanan, transportasi kereta api, energi hijau, satelit hingga perikanan.
Baca Juga: Komisi III Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum Desember 2026
Indonesia sendiri tetap berpegang pada politik luar negeri “bebas dan aktif” yang tidak berpihak.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan semua negara, termasuk China dan Amerika Serikat.
Kerja sama mineral dan energi
Wang mengatakan, China dan Indonesia sepakat mendukung kepentingan inti masing-masing serta memperkuat kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral.
Indonesia memiliki cadangan besar berbagai komoditas seperti nikel, timah, tembaga, emas dan bauksit. Indonesia juga merupakan eksportir terbesar minyak sawit dan batubara termal dunia, dengan China menjadi salah satu pasar utamanya.
Baca Juga: Apindo: Transshipment China Bisa Tekan Daya Saing Produk Indonesia di AS
China saat ini mendominasi investasi di sektor pengolahan nikel Indonesia. Namun, perubahan kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk terkait ekspor dan pengetatan kuota pertambangan, mendorong sejumlah perusahaan mencari sumber pasokan alternatif.
Data pemerintah Indonesia menunjukkan investasi asing langsung (FDI) China mencapai sekitar US$ 3,9 miliar pada semester I-2026.
Kerja sama pertahanan diperluas
Di sektor pertahanan, Menteri Pertahanan China Dong Jun bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat (21/8).
Dong mengatakan, prospek kerja sama antara kedua militer sangat luas dan terus berkembang ke arah kerja sama yang lebih berkualitas dan efektif.
Baca Juga: Kalimantan Jadi Prioritas Penanganan Karhutla, Hotspot Tembus 1.250
Sjafrie mengatakan kedua negara akan meningkatkan berbagai aktivitas pertahanan, termasuk latihan militer bersama dan pertukaran perwira.
Kedua negara juga membahas rencana pembangunan pabrik amunisi bersama di Indonesia yang berpotensi memproduksi amunisi, rudal dan roket.
Proyek tersebut juga mencakup kemungkinan transfer teknologi dari China dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.
“Ini merupakan langkah progresif yang diambil pada era pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa depan,” kata Sjafrie.
Kerja sama pertahanan tersebut menjadi perhatian setelah latihan militer gabungan angkatan laut China dan Indonesia di wilayah timur Taiwan pekan lalu memicu kemarahan Taiwan.
Indonesia menyatakan latihan tersebut merupakan kegiatan rutin dan tidak hanya dilakukan bersama China, tetapi juga dengan Jepang dan Amerika Serikat.
Baca Juga: Pungutan Ekspor Sawit Indonesia Melesat, Diproyeksi Capai Rp 41,22 Triliun Tahun Ini
Indonesia tetap berhati-hati di Laut China Selatan
Di sisi lain, Indonesia masih memiliki perbedaan kepentingan dengan China terkait perkembangan di Laut China Selatan. Beijing mengklaim sebagian besar wilayah perairan tersebut.
Meski demikian, Jakarta selama ini mengambil sikap hati-hati dan menyatakan tidak menjadi pihak dalam sengketa teritorial yang lebih luas antara China dengan sejumlah negara seperti Filipina, Malaysia dan Vietnam.
Indonesia juga berupaya mempertahankan kebijakan luar negeri bebas dan aktif di tengah persaingan China dan Amerika Serikat di kawasan.
Investasi China menghadapi tantangan
Di bidang investasi, sejumlah perusahaan China sebelumnya menyuarakan kekhawatiran mengenai kebijakan bisnis di Indonesia.
Pada Mei 2026, perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Indonesia meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha.
Baca Juga: Pengamat Hukum: RUU Perampasan Aset Perlu Atur Illicit Enrichment
Mereka menyoroti kenaikan pajak dan formula harga nikel baru yang dinilai meningkatkan biaya operasional.
Dalam surat yang dilihat Reuters, Kamar Dagang China di Indonesia menilai perusahaan China menghadapi regulasi yang terlalu ketat dan penegakan aturan yang berlebihan. Mereka juga menuduhkan adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh sejumlah pihak.
Di antara investor China yang memiliki bisnis besar di Indonesia adalah Contemporary Amperex Technology (CATL), produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, serta Tsingshan Group yang memiliki fasilitas pengolahan dan peleburan baja serta nikel di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
