Reporter: Benedicta Prima | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam periode kedua Presiden RI Joko Widodo, pemerintah masih tetap fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Di mana pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu prioritas tertinggi Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 6.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Di mana pada tahun 2020, pemerintah menyepakati anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 419,2 triliun di dalam APBN 2020.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menegaskan dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada pembiayaan dari pemerintah. Sehingga ke depan, peran pemerintah akan didorong supaya semakin kecil dan swasta bisa masuk. Salah satu upayanya adalah menggunakan dana yang bersumber dari asuransi dan dana pensiun. Namun, dalam hal ini masih ada tantangan.
Baca Juga: Pembangunan infrastruktur kerakyatan terus dilanjutkan Kementerian PUPR di tahun 2020
"Kesadaran asuransi masyarakat Indonesia masih rendah, itu pekerjaan kita bersama baik dari pemerintah, OJK maupun institusi termasuk masyarakat," jelas Luky di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (3/12).
Lebih lanjut, Luky melihat ada kesamaan karakter antara durasi pengelolaan dana asuransi dan dana pensiun dengan pengelolaan infrastruktur. Di mana, keduanya dikelola jangka panjang.
Hanya saja, soal skema, pemerintah tak akan membatasi perusahaan asuransi harus meletakkan dananya ke portofolio infrastruktur.
"Kami tidak sampai sejauh itu, cuma sekali lagi ini kan dua arah. Dari pemerintah misalnya butuh dana, semacam supply dan demand saja," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
