Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - BATAM. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membuat kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) bukan hanya berbasis pada kuota namun juga berbasis spesies atau jenis ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kebijakan ini dalam rangka melindungi biota laut dari kepunahan.
"Makanya ke depan kebijakan ikan terukur ini bukan hanya kuota tapi sampai dengan spesies. Karena lebih dari ratusan biota sekarang sudah lenyap karena cara penangkapan kita yang tidak terkendali," kata Trenggono dalam Indonesia Development Forum 2023 di Batam, Selasa (19/12)
Trenggono menyampaikan kebijakan ini akan dimasukan dalam arah kebijakan ekonomi biru yang saat ini juga menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: KKP: Mayoritas Pakan Ikan Masih Impor
Selain kebijakan penangkapan ikan terukur, terdapat empat kebijakan lainya dalam mendukung ekonomi maritim untuk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Pertama, mempeluas kawasan konservasi laut. Hal ini penting dilakukan karena konservasi ini mengandung tiga komponen yaitu tempat tinggal ikan, tempat produksi oksigen dan penyerap karbon atau CO2 yang lima kali lipat jauh lebih besar dari pada hutan di darat.
"Dengan prediksi penduduk Indonesia semakin besar dan CO2 yang terus meningkat, laut menjadi salah satu tempat untuk menyeimbangkan sehingga ruang konservasi harus terjaga dnegan baik," ungkap Trenggono.
Kedua, pengembangan perikanan budidaya di laut yang berkelanjutan. Trenggono mengatakan kekayaan perikanan di Indonesia masih banyak yang belum dimaksimalkan. Padahal hal ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.
Untuk itu ke depan, budidaya perikanan laut yang akan dikembangkan dengan membangun ekosistem dari hulu sampai hilir termasuk membuat mata rantau industrinya mulai dari pakan, obat-obatan hingga pengelolaan bakteri.
Ketiga, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Trenggono mengakui sampah plastik yang berakhir di laut menjadi salah satu penghambat pembangunan ekonomi biru. KKP sendiri telah melakukan program dalam mengatasi sampah di laut ini.
"Yang sudah dilakukan sekarang ada program di KKP megajak nelayan membersihkan plastik di laut, dan plastik itu akan di beli dan dibayar per kilonya seharga ikan pada saat mereka melaut, ini sudah berjalan dua tahun," kata Trenggono.
Terakhir, meningkatkan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Baca Juga: Menteri KKP Blak-blakan Sebut Tata Kelola Kelautan Perikanan RI Belum Baik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
