Reporter: Fahriyadi |
JAKARTA. Untuk mengatasi kemacetan di wilayah DKI Jakarta, pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta telah berkomitmen untuk merancang pembangunan 6 ruas tol dalam kota.
"Kalau sesuai jadwal 4 bulan penetapan, pada Februari sudah bisa dilakukan tanda tangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)," ujar Ahmad Gani Ghazali, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Selasa (6/11).
Gani menambahkan bahwa setelah PPJT dilakukan, tahap selanjutnya adalah mencari financial close, lalu pembebasan tanah, dan terakhir baru masuk konstruksi. Tanah yang dibebaskan itu menurutnya tidak banyak karena jalan tol itu berbentuk elevated atau layang.
Pembebasan lahan tersebut akan memakai undang-undang (UU) baru yakni No.2/2012. Menurutnya, hal yang paling penting dalam pembangunan proyek ini adalah realisasi yang sudah tertunda selama 6 bulan.
Mengenai adanya desakan beberapa pihak yang kontra pada proyek itu, Gani mengatakan harus melihatnya terlebih dahulu, mungkin saja penolakan itu karena area rumah mereka terimbas proyek ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
