/2025/08/12/1694558618.jpg "BP Batam Merespons Rekomendasi Ombudsman Soal Pembangunan Kawasan Rempang Eco City")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan bakal menindaklanjuti saran perbaikan dari Ombudsman Republik Indonesia mengenai dampak pembangunan Kawasan Rempang Eco City. Penyelesaian persoalan pemukiman warga terdampak kini dipastikan menggunakan pendekatan yang lebih persuasif.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad menegaskan, pihaknya memperhatikan seluruh saran dari lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
"Kami telah menyimak dengan seksama hasil atau rekomendasi dari Ombudsman RI dengan lima rekomendasi yang dialamatkan kepada BP Batam," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (10/11/2026).
Sudirman membeberkan, rekomendasi Ombudsman yakni pertama, melakukan pendekatan persuasif. Menurutnya, sesuai arahan pimpinan BP Batam sekaligus Walikota dan Wakil Walikota Batam, sudah diputuskan bahwa proses penanganan warga terdampak PSN Rempang Eco City harus dilakukan secara persuasif.
"Dan salah satu bentuk konkretnya adalah tidak ada lagi relokasi sementara ke Pulau Batam seperti pada masa-masa yang lalu," terangnya.
Baca Juga: Ketimbang Bali, Batam Dinilai Lebih Pas Jadi Kawasan PFII, Ini Alasannya
Sudirman mengungkapkan, terkait dengan penyediaan hunian jangka panjang, BP Batam telah menyusun rancangan pembangunan kawasan pemukiman baru bagi seluruh masyarakat terdampak.
"Kedua, Ombudsman merekomendasikan untuk melanjutkan bangunan hunian tetap kepada seluruh warga terdampak hingga tahun 2029. Ini juga sudah dilakukan persiapan, bahkan master plan lokasi tempat pemukiman kembali nanti itu sedang dalam progres, bahkan infrastruktur dasar seperti akses jalan itu mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026 ini," jelasnya.
Guna memastikan kepastian tempat tinggal tersebut dapat terealisasi sesuai jadwal, BP Batam terus mempercepat penyiapan sarana fisik di lapangan. Selain fasilitas hunian, pemenuhan dukungan mata pencaharian bagi warga pesisir juga menjadi fokus sinergi antarlembaga pemerintah.
"Ketiga, BP Batam juga direkomendasikan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar ada pembangunan fasilitas terkait dengan kehidupan nelayan," kata Sudirman.
Sudirman mengklaim, integrasi penyediaan sarana penunjang bagi para nelayan saat ini telah berjalan melalui keterlibatan kementerian terkait.
Baca Juga: Gas ke Singapura Dipangkas, SKK Migas Ungkap untuk Perkuat Listrik Batam-Sumatra
"Ini juga sebetulnya sudah dilakukan koordinasi, antara lain ditandai dengan telah dibangunnya Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjung Banun sebagai lokasi relokasi tahap pertama," tandasnya.
Keempat, BP Batam diminta berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk penyelesaian HPL dan sertifikat hak atas tanah kepada warga terdampak.
Menurut Sudirman, ini juga sudah diselesaikan bahkan setiap warga yang memasuki hunian tetapnya, langsung diterbitkan sertifikat hak milik. Sedangkan lokasi pemukiman kembali tahap kedua juga sudah diterbitkan HPL-nya oleh Kementerian.
"Sehingga rekomendasi keempat ini kami pastikan terus berjalan sehingga warga terdampak akan mendapatkan haknya sesuai dengan rekomendasi Ombudsman," imbuhnya.
Rekomendasi terakhir, lanjut Sudirman, Kampung Tua disarankan dimasukkan di dalam Master Plan. Di mana saat ini terdapat pembaruan tim Kampung Tua yang melibatkan Pemerintah Kota dan BP Batam.
"Dan ini akan kami teruskan di dalam forum itu nantinya, bagaimana mengintegrasikan Kampung Tua itu dengan catatan memang sesuai dengan keputusan Walikota Batam pada tahun 2001. Dan juga perkembangan dari tim terpadu Kampung Tua," pungkasnya.
Baca Juga: TelkomGroup Sukses Daratkan Kabel NCC, Dorong Dampak Ganda Ekonomi Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
