Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta pengusaha untuk turut serta mengembangkan produk-produk pertanian di wilayah perbatasan. Plt. Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, wilayah perbatasan memiliki berbagai produk pertanian yang berpotensi dipasarkan hingga ke luar negeri.
Beberapa produk tersebut antara lain padi, sawit, kopi, kakao, buah-buahan hingga produk peternakan yang memang dibutuhkan oleh negara tetangga. Menurut Suhajar, selain berfungsi untuk mendistribusikan produk pertanian, dengan adanya campur tangan swasta, maka menurutnya swasta bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi dan menambah nilai pada produk tersebut.
Baca Juga: Prosedur Kendaraan Melintas di Kawasan Perbatasan Dipermudah
"Jadi mereka bisa membangun pabrik, mengolah hasil perikanan dan pertanian yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat setempat karena keterbatasan modal," ujar Suhajar, Selasa (16/7).
Suhajar mengakui, pengusaha memang harus mengeluarkan usaha ekstra untuk berkontribusi di wilayah perbatasan. Pasalnya, tak semua wilayah perbatasan yang sudah memiliki infrastruktur yang baik mulai dari sistem logistik, ketersediaan energi dan lainnya.
Sampai saat ini, pemerintah pun masih terus mengembangkan infrastuktur di wilayah perbatasan. Berdasarkan data BNPP, sejak 2015 hingga 2018, telah dilakukan pembangunan infrastruktur fisik jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Misalnya di Kalimantan sebesar 1.906 km, di Papua jalan sepanjang 1.098,2 km, dan di NTT 176,2 km.
Baca Juga: Kurangi pencemaran lingkungan, Mendagri larang jajarannya minum air kemasan plastik
Tak hanya melakukan pembangunan jalan, dilakukan juga pembangunan infrastruktur fisik seperti bandar udara, terminal, pelabuhan, pembangunan PLN, Pembangunan PLTS/PLTD, hingga membangun akses internet. Meski begitu, Suhajar pun mengaku belum semua wilayah perbatasan sudah memiliki infrastruktur yang bagus.
"Untuk yang sudah dibangun, hasil-hasil pertanian itu dapat mudah dibawa, tetapi masih ada beberapa tempat yang belum," ujar Suhajar.
Baca Juga: Kemenkop ajak stakeholder perkuat UKM perbatasan
Menanggapi ini, Ketua Komite Tetap ICT Agribisnis Kadin Andi B. Sirang Kadin mengatakan, pengusaha siap berinvestasi di wilayah perbatasan asalkan akses dan infrastruktur ke wilayah tersebut sudah tersedia.
Menurutnya, pemerintah pun perlu menyediakan berbagai regulasi atau kepastian hukum, dibutuhkan pula iklim usaha yang kondusif, hingga politik yang stabil.
Menurut Andi, pengusaha akan menanam investasi bila memang melihat suatu wilayah memiliki potensi yang besar atau dalam kata lain memiliki keuntungan secara bisnis.
Baca Juga: Kemkop gandeng BNPP dorong pertumbuhan wirausaha pemula
"Pengusaha selalu melihat sesuatu dari segi logika bisnis. Dia tidak bisa keluar dari situ. Jadi sepanjang memang menguntungkan untuk satu bidang usaha daerah di perbatasan, pasti didatangi pengusaha," terang Andi.
Melihat beberapa wilayah perbatasan yang sudah memiliki infrastruktur atau akses yang baik, Andi berpendapat pengusaha bisa membuat analisis spasial sehingga pengusaha bisa membuka usaha di bidang pangan.
Baca Juga: Pemerintah usul RUU Sawit tidak dilanjutkan
Tak hanya itu, pengusaha pun bisa menciptakan mitra lokal di wilayah tersebut. Nantinya, pengusaha akan memberikan pendampingan sehingga usaha yang ada di wilayah tersebut tetap dijalankan mitra lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
