Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Walau realisasi investasi sektor padat karya mengalami penurunan sebesar 12% pada tahun lalu, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) optimistis, tahun ini investasi padat karya akan kembali positif.
Berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi sejak akhir tahun lalu menjadi faktor pendorongnya. Beberapa kebijakan tersebut adalah pemberian Tax Allowance untuk industri padat karya di wilayah Jawa, serta pembentukan desk khusus untuk industri sepatu dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Kepala BKPMÂ Franky Sibarani mengatakan, stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk industri padat karya di dalam negeri sudah sangat menjanjikan bagi investor. "Saat ini tren dari sisi komitmen mengalami kenaikan," kata Franky tanpa merinci.
Dengan melihat berbagai kebijakan yang telah diberikan itu, Franky optimis nilai investasi disektor industri padat karya akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Sekadar catatan, sepanjang tahun lalu investasi sektor padat karya mengalami penurunan menjadi Rp 55,5 triliun.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menciptakan lapangan kerja. Upaya yang dilakukan antara lain perbaikan layanan informasi lowongan pekerjaan, penyelenggaraan bursa kerja, peningkatan keterampilan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta kewirausahaan.
"Komitmen pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda ini dilakukan dengan mengupayakan penciptaan lapangan kerja (job creation), baik sektor ketenagakerjaan formal maupun informal," kata Hanif.
Hanif mengatakan selama ini pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda dengan pembentukan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (Indonesian Youth Employment Network) yang melibatkan koordinasi lintas kementerian terkait dan lembaga non pemerintah.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mendorong lapangan kerja adalah peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja. Selain pemerintah, dunia usaha juga harus terlibat penuh baik secara mandiri melakukan pengembangan pelatihan kerja di perusahaan maupun dengan jalan kerjasama swasta dan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
