Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim pemberian fasilitas ke pengusaha berupa pengawalan proyek-proyek mangkrak telah membuahkan hasil. Bahkan, hingga kini sudah ada empat proyek yang sudah selesai pelaksanaan sehingga mampu menyerap investasi senilai Rp 19,8 triliun.
Himawan Hariyoga, Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM mencatat, terdapat 88 proyek yang sejak tahun lalu jalan ditempat. Umumnya, hambatan pelaksanan proyek terjadi karena kesulitan pembebasan lahan, kendala perizinan, atau belum dipastikannya pemberian insentif.
Nah, BKPM menginisiasi untuk memberikan fasilitas ke 14 proyek agar pelaksanaannya bisa berjalan mulus. Nilai investasi sejumlah proyek tersebut senilai Rp 176,3 triliun. "Sampai Oktober lalu, sudah empat proyek sektor sudah selesai dan mampu menyerap investasi Rp 19,8 triliun," kata Himawan, Kamis (5/11).
Proyek yang sudah selesai difasilitisasi yaitu tiga unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Sumatera Selatan, Bali, dan Sumatera Utara, serta satu unit pembangkit listrik tenaga panas bumi(PLTP) di Sumatera Utara. Sayangnya, Himawan enggan merinci identitas investor maupun nama proyeknya, yang jelas seluruhnya merupakan investor asing.
Menurut dia, saat ini pihaknya akan tetap berupaya memfasilitasi 10 proyek tersebut agar realisasi penyerapannya bisa berjalan. "Kami akan kawal hambatan yang ada sekarang, dengan cara ini kami harap bisa segera diatasi, sebagian proyek tadi sudah berhasil dibantu," ujar dia.
Kesepuluh proyek yang masib dikawal BKPM nilai investasinya mencapai Rp 156,5 triliun yang terdiri dari proyek pembangkit dan proyek infrastruktur lain seperti penyediaan sistem air minum dan telekomunikasi. Himawan optimitis dengan adanya paket kebijakan berupa pemberian insentif fiskal maupu kemudahan perizinan akan dapat mempercepat pengerjaan proyek tersebut.
Alihuddin Sitompul, Direktur Pembinaan Program Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, koordinasi dan supervisi pihanya bersama BKPM, pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk penyelesaian proyek keteanga listrik telah berlajalan lancar. Bahkan, pihaknya optimistis kemudahan perizinan dan fasilitas yang diberikan pemerintah bisa menggeerkkan investor untuk masuk dalam program 35.000 MW.
Ia mengklaim, sejauh ini belum ada laporan proyek-proyek ketenagalistrikan yang mangkrak akibat pembebasan lahan maupun persoalan lain. "Tidak ada itu, kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaiannya," kata Alihuddin.
Muhammad Yazid
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
