Reporter: David Oliver Purba | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Guna menjaring lebih banyak investor asal India, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana membuka kantor perwakilan di salah satu kota di India.
Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, pembukaan kantor perwakilan tersebut melihat perkembangan investasi India yang naik sebesar 44% atau menjadi US$ 32 juta dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US$ 23 juta.
" Rencana ini sedang kami persiapkan," ujar Franky ketika bertemu dengan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Anshari, Selasa (3/11).
Franky menambahkan, mayoritas investasi India di Indonesia berada di sektor pertambangan, perdagangan dan reparasi, listrik, gas, dan air. Franky menilai, India merupakan negara yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi informasi dan berbagai sektor jasa.
Menurut Franky, meski nilai ekonomi kedua negara mencapai US$ 10 triliun, kerjasama investasi kedua negara masih belum optimal. Menurutnya, perlu langkah-konkrit untuk mengoptimalisasi nilai invesasi dari Indonesia.
Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan layanan investasi yakni peluncuran PTSP pusat, layanan investasi tiga jam, dan persiapan layanan izin investasi izin kontruksi.
Merujuk data BKPM, dalam lima tahun terakhir nilai izin prinsip yang telah dicatatkan India mencapai US$ 3,2 miliar. Sebagian besar dari komitmen investasi tersebut telah berada di fase pipeline dan belum merealisasikan investasinya ke Indonesia.
Sedangkan dari data yang dipublikasikan oleh Financial Times, Indonesia merupakan salah satu tujuan terbesar investasi India di Asia Tenggara dengan persentase mencapai 57% dari total investasi India di Asia Tenggara.
Turut mendampingi dalam kunjungan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari, Menteri Negara Sumber Daya Air dan Sungai India Sawar Mal Jat, Duta Besar India untuk Indonesia Gujrit Singh.
Sedangkan dari pihak Indonesia delegasi dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan menteri-menteri dalam kabinet kerja. Kedutaan Besar India untuk Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kadin Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
