kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.263.000   -4.000   -0,18%
  • USD/IDR 16.658   20,00   0,12%
  • IDX 8.184   17,84   0,22%
  • KOMPAS100 1.144   4,60   0,40%
  • LQ45 837   0,23   0,03%
  • ISSI 284   -0,42   -0,15%
  • IDX30 441   0,53   0,12%
  • IDXHIDIV20 509   0,80   0,16%
  • IDX80 128   -0,10   -0,08%
  • IDXV30 138   -0,14   -0,10%
  • IDXQ30 140   -0,44   -0,31%

BI Sebut Pendapatan Daerah Bisa Meningkat dengan Digitalisasi


Kamis, 30 Oktober 2025 / 13:35 WIB
BI Sebut Pendapatan Daerah Bisa Meningkat dengan Digitalisasi
ILUSTRASI. Bank Sentral Tahan Suku Bunga —Logo Bank Indonesia (BI) di gedung BI, Jakarta, Rabu (23/4/2025). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/23/04/2025. Bank Indonesia (BI) membeberkan, dengan adanya digitalisasi, maka pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) membeberkan, dengan adanya digitalisasi, maka pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta membeberkan, pihaknya akan meluncurkan katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (PPDD) yang bisa mendorong pemerintah daerah agar berpikir lebih keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi APBD yang mengalami penurunan.

“Jadi PPDD transaksi pemerintah, besok akan meluncurkan katalis bagaimana kita, dengan kondisi APBD yang agak diturunkan, ini pemerintah daerah dipaksa berpikir keras untuk meningkatkan PAD,” tutur Fili dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit & Expo 2025,” Kamis (30/10/2025).

Baca Juga: Biaya Haji Turun Rp 1,2 Juta, Komnas Haji Wanti-wanti Subsidi Biaya Jangka Panjang

Ia menambahkan, digitalisasi diharapkan dapat membantu upaya tersebut karena hasil riset menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan PAD. Ia menjelaskan, digitalisasi akan menawarkan bantuan tersebut, karena riset menunjukkan bahwa, dengan digitalisasi PAD meningkat.

Adapun terdapat tiga strategi terkait penguatan ekosistem transaksi digital daerah yang dilakukan BI. Pertama, inovasi dan akseptasi digital, mencakup mendorong inovasi digitalisasi pembayaran baik produk maupun model bisnis oleh penyedia jasa pembayaran (PJP), penguatan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Serta penguatan literasi digital yang dilakukan secara kolaboratif oleh Satgas PPDD dan TPPDD serta industri sistem pembayaran.

Kedua, penguatan infrastruktur, untuk mewujudkan infrastruktur sistem pembayaran yang stabil, modern, sesuai standar internasional, dan memenuhi aspek 3i (interkoneksi, interoperability, dan integrasi), baik infrastruktur yang diselenggarakan BI maupun industri.

Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga keuangan utama. Termasuk mendorong penguatan bank pembangunan daerah (BPD) yang memiliki peran krusial dalam digitalisasi pembayaran di daerah, sejalan dengan perannya sebagai penata usaha rekening kas umum daerah (RKUD).   

Baca Juga: Pemerintah Bidik Ekonomi Digital Tumbuh US$ 400 Miliar pada 2030

Selanjutnya: Tampilkan Cara Bahagia di Dunia yang Makin Gila, Film Dopamin Tayang 13 November

Menarik Dibaca: Tampilkan Cara Bahagia di Dunia yang Makin Gila, Film Dopamin Tayang 13 November

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×