Reporter: Adinda Ade Mustami, Margareta Engge Kharismawati | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Berbagai resep pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penggunaan anggaran sepertinya belum manjur. Alih-alih menjadi lokomotif ekonomi, penyerapan dana belanja pemerintah selama kuartal I-2015 tetap saja masih loyo.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, realisasi belanja negara hingga Maret 2014 baru 18,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang sebesar Rp 1.984,1 triliun. Artinya, selama tiga bulan pertama tahun ini realisasi belanja negara baru Rp 367,06 triliun.
Angka tersebut naik tipis dibandingkan realisasi penyerapan belanja negara pada periode yang sama tahun lalu. "Tahun lalu, periode ini (hingga Maret) penyerapannya adalah 15%," ujar Sofyan, Senin (6/4). Sebagai gambaran, per 31 Maret 2014 realisasi belanja negara mencapai sekitar Rp 286,5 triliun atau 15,6% dari pagu anggarannya.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut Sofyan, realisasi belanja kuartal I-2015 masih didominasi oleh belanja rutin, seperti pembayaran gaji pegawai dan dana transfer ke daerah. Belanja infrastruktur yang berefek pada geliat ekonomi masih sepi.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, lambatnya penyerapan anggaran kementerian atau lembaga (K/L) pemerintah pada kuartal I-2015 antara lain akibat perubahan nomenklatur. Perubahan ini membuat penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memakan waktu lebih lama. APBNP 2015 juga baru disahkan pada Februari 2015, sehingga tak bisa langsung tancap gas sejak awal tahun.
Toh, Sofyan berjanji, pemerintah akan menggeber realisasi anggaran pada triwulan berikutnya. April 2015, pelaksanaan tender proyek pemerintah akan dituntaskan.
Tapi, keinginan Menko Sofyan tak mudah terwujud. Pelaksanaan tender masih menunggu pengisian DIPA, khususnya DIPA yang terkait dengan tambahan anggaran dalam APBNP 2015. Lagi-lagi, kata Askolani, pengisian DIPA belum tuntas karena menunggu kelengkapan dokumen dan perubahan nomenklatur K/L.
Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyatakan, idealnya penyerapan anggaran setiap kuartal mencapai 25%. Sayang, pola penyerapan anggaran masih sama dengan siklus beberapa tahun terakhir. Lambat di setengah tahun pertama, dan besar di paruh kedua (lihat analisis).
Padahal penyerapan belanja pemerintah menjadi barometer sekaligus pemancing belanja swasta. Jika belanja pemerintah kencang, swasta pun seturut mengeluarkan dananya. Swasta enggan mengguyur dananya sebelum pemerintah masuk.
Lagi pula buat apa habis-habisan menggenjot pajak dan sumber penerimaan lainnya, jika memble dalam pembelanjaannya. Alih-alih ekonomi tumbuh 7%, target pertumbuhan ekonomi 5,7% tahun ini sulit tercapai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
