kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45862,44   -0,26   -0.03%
  • EMAS918.000 -1,50%
  • RD.SAHAM -0.33%
  • RD.CAMPURAN -0.01%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.06%

Begini cara Ditjen Pajak memburu harta wajib pajak yang ada di luar negeri


Kamis, 10 Juni 2021 / 15:31 WIB
Begini cara Ditjen Pajak memburu harta wajib pajak yang ada di luar negeri
ILUSTRASI. Begini cara Ditjen Pajak memburu harta wajib pajak yang ada di luar negeri

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggali potensi pajak atas harta kekayaan wajib pajak dalam negeri yang berada di luar negeri. Caranya dengan memanfaatkan data Automatic Exchange of Information (AEoI). 

Berdasarkan PENG-2/PJ/2021 hingga 9 April 2021, terdapat 108 negara/yurisdiksi partisipan yang akan mengirimkan data atas wajib pajak di negara-negara terkait secara otomatis. Sementara itu, terdapat 87 yurisdiksi tujuan pelaporan yang disampaikan pemerintah Indonesia. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor, mengatakan, otoritas pajak akan memanfaatkan AEoI untuk penggalian potensi, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi. 

“Dengan AEoI, DJP akan menjadi data oriented dan data driven institution, sehingga penerimaan negara akan semakin optimal nantinya,” kata        

Baca Juga: Alumni peserta tax amnesty akan diuntungkan program pengampunan pajak tahun 2022

Neilmaldrin menambahkan, pihaknya akan terus menyempurnakan sistem informasi teknologi agar penggunaan data AEoI makin efektif.  

“DJP terus melakukan pembenahan baik dari sisi IT maupun dari sisi SDM, sehingga penggunaan data yang diperoleh dari skema AEoI bisa lebih efektif dan signifikan dalam membantu upaya penggalian potensi perpajakan,” ujar Neilmaldrin. 

Perlu diketahui, Indonesia telah menjalankan program AEoI sejak 2018 lalu, sebagai ekstensifikasi pasca pemerintah menggelar tax amnesty pada 2016-2017 silam.  

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan data yang didapat dari tax amnesty lima tahun lalu akan digunakan oleh pemerintah untuk mengejar pundi-pundi penerimaan tahun depan.  

Adapun pada 2022 pemerintah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 8,37%-8,42% dari produk domestik bruto (PDB) 2022. 

Baca Juga: Wow, pemerintah bakal berikan pengampunan pajak bagi alumni tax amnesty 2016-2017

Oleh sebab itu, mengacu awal waktu pelaksanaan AEoI pada 2018 lalu, maka pada tahun 2022 akan bertepatan dengan masa kedaluwarsa pajak tahun pajak 2018. Sebab, aturan saat ini menyebutkan kedaluwarsa penagihan pajak hingga lima tahun. 

"Kami menerima dan juga termasuk yang tadi disampaikan untuk menggunakan data tax amnesty (tahun 2016),” kata Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (8/6). 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan kualitas data AEoI saat ini sebetulnya belum maksimal untuk digunakan untuk memetakan potensi pajak.  

Merujuk laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Fajry menyampaikan nyatanya tidak semua yurisdiksi telah fully compliant, bahkan Indonesia sendiri baru largely compliant, meski itu sendiri sebenarnya sudah bagus.  

“Tidak semua data yang kita dapatkan dari AEoI sempurna, ada beberapa informasi yang tidak kita dapatkan. Inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam memanfaatkan data AEoI,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (10/6). 

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan draf perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah akan menggelar pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baik untuk bekas peserta tax amnesty 2016-2017 lalu, maupun wajib pajak yang belum ungkapkan harta kekayaannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016 hingga 2019.  

Keduanya diberikan pengampunan sanksi administrasi dengan tarif pengampunan pajak yang berbeda-beda. Dalam bagian penjelasan, perubahan UU KUP tersebut disebutkan program tersebut menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengajak wajib pajak mengungkapkan hartanya secara sukarela. Sebab, AEoI kerap terkendala masalah data matching

Baca Juga: Rencana pengampunan pajak tahun 2022 dinilai untungkan alumni peserta tax amnesty

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan banyak dari data AEoI yang belum tersingkronkan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK).  

Dus, perlu extra effort bagi otoritas untuk mengambil benang merah data AEoI sehingga bisa digunakan untuk mengoptimalkan data dan pada akhirnya terhadap peningkatan penerimaan pajak orang pribadi. Prianto menilai extra effort itu juga membutuhkan waktu panjang, sehingga program pengampunan pajak sebagaimana perubahan UU KUP dinilai bisa menjadi jalan pintas pemerintah. 

Sebagai Informasi 108 yurisdiksi partisipan antara lain Andorra, Albania, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Belize, Bermuda, Brazil, British Virgin Islands, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, Cyprus, dan Czech Republic. 

Baca Juga: Pemerintah klaim ada Rp 57,7 triliun sumber penerimaan pajak untuk tambal shortfall

Kemudian, Denmark, Dominica, Ecuador, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guernsey, Hong Kong-China, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Japan, Jersey, Kazakhstan, Korea (Republic), Kuwait, Latvia, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau-China, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritiu, Mexico, Monaco, Montserrat, dan Morocco. 

Selanjutnya, Nauru, Netherlands, New Zealand, New Caledonia, Nigeria, Niue, Norway, Oman, Pakista, Panama, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Slovak Republic, Slovenia, South Africa,  Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Turks and Caicos Islands, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, serta. Vanuatu

Selanjutnya: Sunset Policy Bagi Wajib Pajak Yang Laporkan Harta Sukarela Digelar Awal Juli

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Virtual Selling: How to win sales remotely Optimasi alur Pembelian hingga pembayaran

[X]
×