kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Bappenas: Penundaan proyek infrastuktur untuk perbaikan jangka panjang


Jumat, 21 September 2018 / 06:55 WIB
Bappenas: Penundaan proyek infrastuktur untuk perbaikan jangka panjang
ILUSTRASI. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro


Reporter: Kiki Safitri | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penundaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai bermanfaat untuk menyelesaikan masalah defisit neraca dagang dalam jangka panjang.

"Mungkin memang tidak dalam jangka pendek (mengatasi defisit neraca dagang), tapi ini juga untuk tahun depan. Kita kan enggak mungkin hitung dalam harian atau mingguan," kata Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (20/9).

Bambang mengatakan bahwa proyek infrastruktur yang ditunda bukan proyek yang sudah berjalan, melainkan proyek yang belum dimulai. Ini karena butuh waktu yang lama dalam menyelesaikan proyek infrastruktur jangka panjang.

“Proyek itu kan butuh tahunan untuk selesai. Jadi tidak mengganggu penyelesaian proyek. Karena yang ditunda adalah yang belum dimulai,” ujarnya.

Bambang menambahkan, perlu langkah dan persiapan yang matang untuk mengatasi defisit transaksi berjalan. Sejauh ini upaya pemerintah membatasi impor tidak termasuk barang yang digunakan untuk produksi. Ini berarti tidak ada masalah pada pasokan akan kebutuhan barang impor bahan baku produksi.

“Kan yang direm itu impor barang konsumsi dan PPh impor hanya untuk barang konsumsi akhir. Tidak untuk barang intermediate yang dipakai untuk produksi, jadi barang modal bahan baku tidak diganggu.

Sekadar mengingatkan, pemerintah menunda sejumlah proyek infrastruktur dan pembangkit listrik di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah menunda proyek pembangkit 15.200 megawatt yang belum mencapai financial close.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×