Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
KONTAN.CO.ID JAKARTA. Penanganan masalah ketimpangan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah mulai menunjukkan tren membaik. Indikasi tersebut menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dapat dilihat dari pencapaian koefisien gini yang mulai ada tanda perbaikan.
Bambang menyebutkan, pada tahun 2012-2014 koefisien gini berada di angka 0,413, tetapi sejak tahun 2015-2017 trennya menurun. Data tahun 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,39 atau menjauh dari 0,40.
Secara konsep kalau koefisien gini 0,40 berarti tingkat ketimpangan sudah perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang tentunya tidak diinginkan.
"Namun, dengan perbaikan yang terus menerus, saat ini koefisien gini berada di 0,391 dan tentunya kita harapkan trennya terus membaik," ujar Bambang saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (27/3).
Sebelumnya, dalam acara Peluncuran IDF 2018 sekaligus Peluncuran Call for Papers IDF 2018, Bambang mengatakan bahwa masalah ketidakmerataan dan ketimpangan bukan hanya isu untuk Indonesia saja, melainkan juga menjadi isu dunia.
Di Indonesia, selain ketimpangan antarindividu, pembangunan Indonesia juga dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun antara daerah tertinggal dan daerah maju.
Sekitar 80,15% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Kawasan Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, kawasan timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kesenjangan wilayah
Dalam soal kesenjangan antarwilayah, mengurangi masalah itu juga tidak mudah. Di Indonesia, pulau Jawa menyumbang 58% PDB, sementara luar Jawa 42% PDB. Kontribusi 58% PDB dari pulau Jawa terjadi sejak jaman desentralisasi.
Seharusnya, kata Bambang, penerapan desentralisasi mengurangi kesenjangan, tapi ini kecenderungannya malah menaikkan kesenjangan. Untuk itu, harus ada upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun konektivitas.
Dalam konteks inilah, menurut dia, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan karena sejatinya infrastruktur merupakan jawaban dari konektivitas. Kalau infrastruktur tidak dibangun, ekonomi menjadi tidak efisien. Contohnya di Indonesia, saat ini rasio biaya logistik terhadap total biaya produksi masih tinggi, yaitu 30%.
Padahal, idealnya biaya logistik 5%-7% dari total biaya produksi seperti yang selama ini berlangsung di negara maju. Jadi, mau tidak mau infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jalan raya, semuanya memang harus dibangun.
Saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur.
Beberapa pembangunan yang telah dilakukan diantaranya pembangunan jalan Trans Papua, jalan paralel perbatasan di Kalimantan, jalan perbatasan di Nusa Tenggara Timur, dan di Papua.
Selain itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan untuk menarik investasi, terutama di luar Jawa serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Bambang memastikan, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut akan dilakukan melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan ini akan mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada tahun 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
