Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mulai membangun sistem penganggaran elektronik, e-budgeting. Saat ini, Bappenas sudah memanggil ahli teknologi informasi untuk membangun sistem tersebut.
Bukan hanya itu saja, Bappenas juga tengah memantau dan mempelajari penerapan sistem e-budgeting di Propinsi DKI Jakarta.
Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, berharap, persiapan penerapan sistem tersebut bisa selesai pada tahun 2016 nanti dan mulai bisa diterapkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017 nanti. "Kami harap persiapan penerapan sistem tersebut 2017 bisa dimulai saat Murenbang, daerah diharapkan sudah bisa mengajukan usulan dalam bentuk e-proposal," katanya akhir pekan kemarin.
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu memerintahkan kepada segenap jajarannya untuk segera membangun sistem pengadaan, anggaran, belanja dan pajak elektronik. Perintah tersebut dia keluarkan dengan beberapa alasan. Salah satunya, efesiensi.
Jokowi mengatakan, berdasarkan hitungan yang dilakukannya, jika sistem elektronik diterapkan pada 2015, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah bisa melakukan penghematan sampai dengan Rp 795 triliun.
Angka penghematan ini didapat dari belanja barang dan jasa pemerintah pusat, daerah dan BUMN yang tahun ini besarannya mencapai Rp 2.650 triliun dikalikan dengan potensi efesiensi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang prosentasenya mencapai 30% dari total belanja tersebut. Selain itu, Jokowi juga mengatakan, penerapan sistem tersebut dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan mencegah korupsi.
Sofyan mengatakan, untuk menerapkan sistem tersebut, pemerintah dihadapkan kepada proses persiapan yang butuh waktu lama. "Persiapan butuh waktu, tapi kami akan mulai pelan- pelan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
