kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Bantuan kuota internet gratis Kemendikbud bakal cair pekan ini


Selasa, 15 September 2020 / 14:33 WIB
Bantuan kuota internet gratis Kemendikbud bakal cair pekan ini
ILUSTRASI. JAKARTA,02/09-PROGRAM INTERNET GRATIS. Sejumlah pelajar melakukan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Balai Warga RT 05/RW 02 Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020). JAK Wifi adalah program internet gratis dari Pemprov DKI Jakar


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan kuota internet gratis untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen mulai pekan ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam mengatakan, semua nomor handphone yang didaftarkan mahasiswa ke kampus untuk program bantuan subsidi kuota telah masuk sistem pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan data pokok pendidikan (Dapodik).

Rencananya bantuan kuota untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan mulai disalurkan pekan ini. “Pekan ini bantuan kuota cair Insya Allah,” kata Nizam kepada Kontan, Selasa (15/9).

Nizam mengatakan, jika semua proses lancar, penyaluran bantuan kuota tersebut bisa mulai disalurkan pekan ini. Seperti diketahui, kuota yang akan diberikan untuk siswa 35 GB, Guru 40 GB, Mahasiswa 50 GB, dan Dosen 50 GB untuk setiap bulannya.

“Kalau semua lancar pekan ini sudah dilaksanakan,” ucap Nizam.

Baca Juga: Jaga produktivitas selama WFH, Arupa Cloud Nusantara luncurkan cloud desktop

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar program ini tepat sasaran adalah cara mendata dan pihak yang mendata. Kemudian siapa saja yang dianggap berhak.

“Apakah semua siswa atau hanya mereka yang tidak mampu. Semua ini tentu harus masuk data dapodik, sehingga akan transparan nantinya siapa yang mendapatkan atau tidak mendapatkan,” kata Dede.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta nama-nama calon penerima bantuan harus dipublikasikan perguruan tinggi dengan harapan semua orang bisa mengawasi. Sebab, program ini berpotensi menjadi program yang tidak efektif jika penerima bantuan tidak tepat sasaran.

“Ini untuk supaya tepat sasaran. Dana triliunan itu bisa menjadi pemborosan uang jika disalurkan tidak tepat sasaran,” kata Ubaid.

JPPI menyoroti pemberian bantuan kuota di daerah – daerah yang sarana prasarana pendukungnya tidak memadai. Seperti di daerah-daerah yang jaringan listriknya tidak stabil atau bahkan yang tidak ada listrik. Tentunya bantuan tersebut hanya diuntungkan bagi sekolah-sekolah atau peserta didik yang tinggal di daerah – daerah yang ada jaringan internetnya.

Baca Juga: Masih tersedia, paket surprise deal unlimited Telkomsel, mulai dari Rp 100 ribu


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×