Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Tahun 2018, Kementerian Sosial (Kemensos) menambah jumlah penerima bantuan sosial (bansos) non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga. Tahun ini, penerima PKH hanya mencapai 6 juta keluarga.
Bansos non-tunai tersebut disalurkan lewat kartum Sampai saat ini, bantuan lewat kartu tersebut baru mencapai 1,2 juta keluarga di 44 kabupaten/ kota. Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Dulung mengatakan, mulai tahun 2018, seluruh bantuan akan disalurkan lewat kartu atm.
Otomatis 10 juta keluarga penerima tak lagi menerima beras rastra Bulog. Namun, sistemnya diganti dengan bantuan pangan non tunai lewat kartu ATM dengan saldo Rp 110.000 per bulan yang nantinya bisa dibelanjakan sembako. Sembako yang dimaksud adalah beras, telur ayam, gula dan minyak goreng.
"Jadi bantuan Rp 110.000 itu bisa dibelanjakan sembako di e-warung yang sudah tersebar pakai mesin Electronic Data Capture (EDC)," terang Andi saat Lokakarya Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Program Bantuan Sosial di Hotel Pullman, Kamis (24/8).
Tujuan menyalurkan bansos non-tunai lewat atm yakni untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan 40% masyarakat kelompok bawah. Penerima kartu tersebut, otomatis didaftarkan menjadi nasabah perbankan.
"Kalau datanya sudah terkumpul dan fix. Penerima bansos ini akan kami bukakan rekening secara masal. Lalu, kartunya akan didistribusikan lewat pemerintah daerah," terang Andi.
Ia lanjut menambahkan, anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) atau Bank BUMN, nantinya akan memiliki porsi masing-masing di tiap daerah sebagai bank penerbit kartu bansos ini. Porsi terbesar akan diberikan kepada BRI dan BNI, masing-masing sebanyak 35% dari total penerima. Dan selebihnya, sebanyak 30% akan disalurkan lewat Bank Mandiri dan BTN.
"Dibandingkan BTN, Mandiri pastinya punya porsi lebih besar. Yang pasti, kami ingin satu daerah dikoordinasi oleh satu bank saja agar alirannya lebih sederhana. Untuk pulau Jawa, sebagian besar akan dikoordinasi oleh BNI, Mandiri dan BTN. Kalau luar Jawa, BRI akan lebih banyak," ungkap Andi.
Saat ini, pihak Kemensos tengah memperbaiki data digital penerima bansos non tunai yang sejak 2015 lalu belum diperbarui. Andi menjelaskan, dalam memperbaiki data, Kemensos bekerjasama dengan pemerintah daerah.
"Nanti malam, kami kumpulkan pemerintah daerah. Kami minta mereka cek kembali untuk update data penerima bansos di daerahnya masing-masing," tuturnya.
Ke depannya, Menteri Sosial, akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) ke daerah setiap 6 bulan untuk memperbarui pusat basis data terpadu tersebut. "Jadi setiap Mei dan November SK akan keluar. Artinya, jaraknya tinggal 6 bulan saja. Dengan ini, bisa meminimalisir ketidaktepatan penerima," ujar Andi.
Dalam pengelolaan data secara digital ini, Kemensos belajar dari India yang sudah lebih dulu menerapkan sistem bansos via digital dan berhasil.
"Di India saja yang penerima manfaatnya ada 300 juta dari 1,2 miliar penduduk bisa dilakukan dengan cepat, Indonesia hanya 10 juta. It's easy kalau berkaca pada India," ujar Andi.
Ia juga mengungkapkan, perbaikan data untuk penyaluran bansos tahun 2018 mendatang ditarget selesai Oktober 2017. Sehingga, di akhir tahun ini, Kemensos bisa mulai menentukan daftar penerima kartu bansos. "Mungkin kami mulai dari 6 juta sampai 7 juta penerima lebih dulu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
