Reporter: Grace Olivia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian yang tinggi masih akan menyelimuti perekonomian dunia hingga tahun depan. Di tengah gejolak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin bergantung pada seberapa kuat perekonomian domestik dari pengaruh perlambatan ekonomi global.
Dalam laporan kuartalan terbarunya, Indonesia Economic Quarterly (IEQ) Report December 2019, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,1% di tahun 2020. Dengan risiko tinggi terhadap prospek pertumbuhan akibat tekanan global, Bank Dunia memandang kekuatan ekonomi domestik menjadi semakin krusial.
Selain itu, perekonomian domestik yang lebih kuat juga penting untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Adapun, salah satu faktor penting dalam perekonomian domestik yang digarisbawahi Bank Dunia adalah sistem jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
“Dengan sekitar 25 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan serta masih banyaknya rumah tangga yang rentan kembali jatuh miskin (vulnerable households), pemerintah perlu memperkuat jaminan perlindungan sosialnya untuk memastikan ketahanan terhadap guncangan perekonomian,” tulis Bank Dunia dalam laporan itu.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia 2020 di bawah Bayang-bayang Perlambatan Konsumsi premium
Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander menjelaskan, ada tiga alasan mengapa perlindungan sosial sangat penting bagi Indonesia. Pertama, sebagai instrumen untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global. Kedua, perlindungan sosial untuk memastikan penyerapan tenaga kerja. Ketiga, perlindungan sosial sebagai instrumen proteksi penduduk dari penyakit dan bencana alam
Frederico mengatakan, Indonesia memang masih akan menikmati bonus demografi, yaitu jumlah penduduk produktifnya jauh lebih banyak dibanding yang tidak produktif, hingga tahun 2040-an. Namun, setelah itu, Indonesia akan memasuki fase transisi demografi di mana jumlah orang yang masuk ke pasar tenaga kerja semakin sedikit karena kian banyak yang menua.
“Oleh karena itu, program perlindungan sosial penting untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapat nutrisi dan pendidikan yang memadai untuk mengoptimalkan kualitas SDM dalam negeri,” tuturnya.
Perlindungan sosial juga penting untuk memastikan penyerapan tenaga kerja. Bank Dunia menilai, program perlindungan sosial Indonesia harus mulai berkembang dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, ke arah mempertimbangkan peningkatan keahlian (skill upgrading) dan link-and-match antara tenaga kerja dan kesempatan kerja.
Perlindungan sosial sebagai instrumen proteksi penduduk dari penyakit dan bencana alam bertujuan untuk menghindari bertambahnya jumlah penduduk miskin di saat terkena penyakit atau bencana alam yang besar. Apalagi, penduduk dengan status rentan miskin kebanyakan bermukim di wilayah yang berisiko mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya.
Bank Dunia mengapresiasi program-program perlindungan dan asuransi sosial yang telah dijalankan pemerintah saat ini. Program perlindungan jaring pengaman sosial (social-safety nets) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Serta program asuransi seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kematian.
Pemerintah juga telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari level 19,1% pada 2000, ke level 9,4% pada 2019.
Namun Bank Dunia merekomendasikan modernisasi pada sistem dan program perlindungan sosial Indonesia, yaitu melalui pemberian Jaminan Sosial Minimal (guaranteed-minimum) kepada penduduk kelas terbawah yang cakupannya lebih luas.
Jaminan Sosial Minimal, menurut Bank Dunia, dapat dicapai dengan merasionalisasi program-program yang telah dan memperluas cakupan bantuan sosial untuk rumah tangga baik dengan dan tanpa anak-anak, serta memastikan orang tua dan orang-orang yang hidup dengan disabilitas terlindungi.
Baca Juga: Di antara tiga miliarder pemilik televisi Indonesia, siapa yang terkaya?
Tiga opsi dapat dipertimbangkan untuk memenuhi program Jaminan Sosial Minimal berdasarkan pada program yang sudah ada. Satu, mengkonsolidasikan program penyaluran transfer tunai (cash-transfer) dengan mengintegrasikan program PKH dan PIP.
Dua, memperluas jaring pengaman sosial dengan meningkatkan cakupan PKH dan BPNT dari hanya 20% ke 40% penduduk termiskin, serta menyediakan paket perlindungan yang lebih memadai dengan tingkat manfaat yang lebih sedikit bagi penduduk yang sudah lebih mampu.
Tiga, meningkatkan perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang cacat dengan memberikan transfer tunai kepada 70% orang termiskin yang berusia 65 tahun ke atas dan kepada para penyandang cacat.
“Selanjutnya ini dilengkapi dengan program asuransi atau jaminan sosial yang dapat diakses oleh semua penduduk di semua sektor. Asuransi sosial ini kombinasi antara asuransi mandiri (biaya sendiri) dan yang disubsidi oleh pemerintah bagi warga kurang mampu,” tutur Frederico.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
