Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Beredarnya inisial anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga sebagai pemeras di Kementerian Badan Usaha Milik Negara makin menuai kontroversi. Banyak pihak yang meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk membuka seterang-terangnya nama dari inisial oknum terduga pemeras itu, agar tidak menimbulkan fitnah.
Anggota Komisi bidang Hukum (III) DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya memberikan waktu selama 2x24 jam kepada pihak Humas BUMN, untuk menjelaskan dan mengklarifikasi beredarnya nama-nama inisial oknum anggota dewan terduga pemeras, yang disebarkan melalui pesan singkat. "Jika benar apa yang diumumkan oleh Humas BUMN itu, maka inisial-inisial itu harus dibuka seterang-terangnya. Jika tidak, maka kami akan laporkan ke polisi karena menebar fitnah," ungkap Bambang melalui pesan singkat kepada wartawan pada Selasa (30/10).
Sebelumnya, beredar pesan rilis yang beredar di kalangan media mengatasnamakan Humas Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan inisial anggota dewan yang diduga meminta jatah upeti dan melakukan pemerasan terhadap Kementerian BUMN. Untuk fraksi Partai Golkar, oknum yang diduga melakukan pemerasan adalah berinisial AK, IM, SN, NW dan BS.
Di Golkar sendiri, lanjut Bambang, terdapat beberapa nama yang memiliki inisial BS. Di antaranya, kata Bambang adalah dirinya sendiri, Budi Supriyanto, Bambang Sutrisno dan masih banyak lagi. Karena itu, menurut Bambang, penyebaran inisial itu harus diklarifikasi dan diperjelas menjadi kepanjangan nama-nama oknum yang diduga sebagai pemeras. "Sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang kebetulan mirip dengan inisial tersebut," tegas Bambang.
Dikatakan Bambang, beredarnya inisial sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi yang diduga kerap melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN, yang bersumber dari informasi Humas BUMN sangat meresahkan dan merugikan anggota dewan yang kebetulan namanya mirip-mirip dengan inisial itu. Karena itu, Bambang mendesak Humas BUMN untuk segera umumkan nama lengkap dari inisial-inisial itu agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena kemiripan inisial.
Jika Humas BUMN tidak segera mengklarifikasi dan mengumumkan hal itu, kata Bambang, maka tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang kebetulan mirip dengan insial itu dapat mempolisikan Humas BUMN karena patut diduga ada unsur kesengajaan pencemaran nama baik dan upaya pembusukan terhadap sejumlah anggota DPR yang tidak ada hubungannya dengan bidang tugas komisinya baik langsung maupun tidak langsung. "Ini dilakukan melalui modus penyebutan inisial," pungkas Bambang.
Sebelumnya, beredar pesan rilis yang beredar di kalangan media mengatasnamakan Humas Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan inisial anggota dewan yang diduga meminta jatah upeti dan melakukan pemerasan terhadap Kementerian BUMN. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebutkan inisial PM, EV dan CK. Sementara fraksi Partai Demokrat terdapat tiga inisial yaitu JA, SG dan juga MJ.
Kemudian dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ada inisial AR, IR dan SUR, serta fraksi Partai Amanat Nasional disebutkan inisial ALM, NAS. Untuk fraksi Partai Golkar, oknum yang diduga melakukan pemerasan adalah berinisial AK, IM, SN, NW dan BS. Satu inisial masing-masing untuk Partai Gerindra yaitu MUZ, dan Partai Hanura yaitu inisial FA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
