Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Restorasi Gambut (BRG) akan mendapatkan anggaran sekitar Rp 312 miliar pada tahun anggaran 2020. Anggaran tersebut tak jauh berbeda dengan anggaran tahun ini.
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program-program BRG di provinsi dan di pusat dengan pembagian masing-masing sebesar 50%.
Nazir menjelaskan, anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk menjalankan program pembasahan atau rewetting (R1), revitalization (revitalisasi/R3), penanaman kembali atau revegetation (R2) serta komponen koordinasi.
Anggaran BRG, menurut Nazir, memang lebih banyak digunakan untuk melaksanakan program pembasahan dibandingkan penanaman kembali. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk penanaman kembali jauh lebih besar, padahal dampak yang ditimbulkan tak lebih besar dari pembuatan sekat kanal atau program pembasahan.
Baca Juga: BRG Kalimantan Tengah bantah adanya sumur bor fiktif
Dia mencontohkan, bila penanaman kembali membutuhkan Rp 25 juta untuk satu hektare, sementara dengan pembuatan sekat kanal dengan biaya sebesar Rp 10 juta bisa membasahi ratusan hektare lahan gambut.
"Dengan uang yang terbatas, lebih baik kita mengejar di pembasahan. Tetapi R2 tetap harus dilakukan. Karena kalau hanya basa tetapi tidak ada tutupan tajuk, mengeringnya lebih cepat selama musim kemarau," tutur Nazir, Jumat (13/9).
Sementara, untuk program penanaman kembali, Nazir bilang akan mendorong hibah dari negara-negara lain. BRG menargetkan hibah tahun depan akan sama seperti anggaran yang didapatkan lewat APBN atau sekitar Rp 300 miliar.
Baca Juga: BRG optimistis dapat merestorasi 200.000 ha lahan gambut tahun ini
Target hibah di tahun depan lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang sekitar Rp 200 miliar. Dia menjelaskan, hibah tersebut ada yang berasal dari Norwegia, Inggris, Jepang, Australia, Jerman serta Uni Eropa. Nazir mengatakan, hibah tersebut tak langsung disalurkan ke BRG.
"Dana hibah tersebut ada yang masuk ke kas pemerintah, ada yang melalui lembaga mitra negara itu, ada yang melalui LSM langsung," tutur Nazir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
