Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Setelah sekian lama tidak mengikutsertakan Komando Pasukan Khusus alias Kopassus dalam kerjasama militer, akhirnya, Amerika Serikat (AS) mencabut embargo itu. Soalnya, negeri Uwak Sam, yang pernah menuding pasukan elite TNI Angkatan Darat tersebut terlibat dalam serangkaian pelanggaran HAM di Timor Timur, menilai Kopassus telah melakukan reformasi.
Perubahan sikap pemerintahan Barack Obama ini merupakan hasil lobi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "AS mengakui bahwa reformasi Kopassus itu realistis. Dengan adanya komunikasi langsung, terbuka jarak yang selama ini tersekat," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (17/3).
Selama ini, Pemerintah AS tidak mau menjalin kerjasama militer dengan Kopassus lantaran tekanan dari Kongres yang selalu mengaitkan korps baret merah itu dengan kejadian-kejadian di masa lalu, seperti masalah HAM di Timor Timur. AS juga mengembargo persenjataan Kopassus.
Sjafrie menegaskan, saat ini hubungan Kopassus dengan militer AS akan kembali normal. Negara adidaya itu sudah siap membina kerjasama baru. "Kami akan lebih maju bekerjasama, baik di bidang persenjataan ataupun latihan bersama," ujar dia.
Namun, Kemenhan belum mau blak-blakan soal bentuk kerjasama yang akan dijalin antara Kopassus dengan milter AS. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro hanya bilang, Amerika sudah tidak lagi mengaitkan Kopassus dengan masalah HAM.
Anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan (I) DPR Tjahyo Kumolo mengatakan, jika AS telah membuka diri kepada Kopassus, satuan yang dulu bernama Resimen Parakomando Angkatan Darat (RPKAD) itu perlu menjalin kerjasama yang erat dalam pelatihan militer. Termasuk pengadaan peralatan tempur. "Khususnya yang belum dapat diproduksi di dalam negeri," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Hingga saat ini, Kopassus masih tetap akan menggunakan perangkat persenjataan untuk penembak jitu atawa sniper buatan AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
