kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.889   41,00   0,26%
  • IDX 7.204   63,03   0,88%
  • KOMPAS100 1.106   10,86   0,99%
  • LQ45 878   11,63   1,34%
  • ISSI 221   0,93   0,42%
  • IDX30 449   6,38   1,44%
  • IDXHIDIV20 540   5,74   1,07%
  • IDX80 127   1,43   1,14%
  • IDXV30 135   0,66   0,49%
  • IDXQ30 149   1,74   1,18%

AP II bantah lakukan monopoli kargo dan pos di Bandara Kualanamu


Rabu, 25 April 2018 / 21:07 WIB
AP II bantah lakukan monopoli kargo dan pos di Bandara Kualanamu
ILUSTRASI. Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk membantah melakukan praktik monopoli pelayanan kargo dan pos di Bandara Kualanamu, Medan.

Vice President of Corporate Communication Angkasa Pura II Yado Yarismano menyatakan bahwa layanan Angkasa Pura II tersebut telah sesuai regulasi.

"Kami tidak melakukan perbuatan monopoli, karena sesuai UU 5/1999 kegiatan kargo dan pos merupakan kegiatan yang dikecualikan," katamya saat dihubungi KONTAN, Rabu (25/4).

Ia menambahkan sebagai Badan Usaha Bandar Udara, Angkasa Pura II berhak menyelenggarakan pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo & pos. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 232 ayat (2) huruf b jo Pasal 233 UU Penerbangan.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan Angkasa Pura II telah menyatakan prsktik monopoli dalam penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos yang dikirim dan diterima melalui Bandara Kualanamu, Medan.

Memiliki dasar regulasi, Yado menyatakan meski menghormati putusan KPPU tersebut, Angkasa Pura II akan mengajukan upaya hukum selanjutnya.

"Kami masih menunggu putusan resmi dari KPPU, setelah dipelajari, kita akan menempuh upaya hukum selanjutnya," sambungnya.

Selain diputuskan bersalah melakukan praktik monopoli, Angkasa Pura II juga dihukum KPPU untuk membayar uang denda senilai Rp 6,53 miliar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Soal denda ini pula yang dikatakan Yado jadi pertimbangan, Angkasa Pura II akan menempuh upaya hukum selanjutnya.

"Denda yang diberikan juga jadi salah satu pertimbangan, makanya kita akan mempersiapkan langkah hukum atas putusan KPPU tersebut," sambungnya.


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×