Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino bagi ketahanan pangan nasional. Salah satunya, melalui penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen untuk stabilisasi harga dan kondisi kedaruratan.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, penguatan ketersediaan stok pangan yang dikelola pemerintah menjadi kunci bagi terselenggaranya tata kelola pangan nasional kuat, terencana, dan antisipatif.
Arief mengatakan, saat ini penyelenggaraan CPP telah berjalan untuk 11 komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan.
Baca Juga: Harga Komoditas Pangan Masih Terus Menanjak
"Sesuai Perpres 125 tentang penyelenggaraan CPP terdapat 11 komoditas pangan strategis yang harus diamankan stok dan ketersediaannya sebagai CPP. Namun dalam pelaksanaannya, untuk beberapa komoditas kita pecah lebih spesifik, seperti bawang menjadi bawang merah dan putih, serta daging ruminansia menjadi daging sapi dan kerbau. Semakin detail, maka semakin baik penyelenggaraan CPP dilakukan,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/6).
Untuk beras, Arief menambahkan, Perum Bulog per 9 Juni 2023 memiliki stok cadangan beras 546.000 ton dan beras komersial 55.000 ton, sehingga total stok Bulog sekitar 601.000 ton. Guna meningkatkan stok, Bulog terus menggenjot intensitas penyerapan beras produksi dalam negeri.
“Penyerapan beras terus kita dorong sebelum masuk masa semester Il 2023, tujuannya mengamankan stok operasional Bulog," kata Arief.
Selain itu, ia mengatakan, perlu juga mengamankan kontrak dan realisasi untuk tahun 2023. Sehingga apabila kembali dilakukan pengadaan stok telah memperhatikan prakiraan pos penyalurannya dan target stok di akhir tahun.
Arief memastikan, kegiatan perencanaan dan monitoring stok CPP tersebut dilakukan tidak terbatas hanya pada beras, namun juga pada seluruh komoditas pangan yang pengelolaannya berada di Bulog.
Selain beras, Bulog mendapat penugasan untuk mempersiapkan CPP untuk komoditas jagung dan kedelai.
Sedangkan untuk komoditas lainnya, stok CPP gula pasir yang saat ini dimiliki BUMN Pangan ID FOOD, BULOG, dan PTPN terdapat sebanyak 123.000 ton, dan untuk daging ruminansia stok CPP berada di angka 7.800 ton.
Baca Juga: 380.000 Ton Beras Impor Telah Masuk ke Indonesia
"Stok CPP terus kita pantau dan update secara berkala, sehingga kita bisa segera ambil keputusan yang tepat apabila perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilisasi dan antisipasi kondisi darurat,” imbuhnya.
Dalam penyelenggaraan stok CPP ini, Badan Pangan Nasional mengacu kepada simulasi dan rencana anggaran stok pangan nasional atau CPP selama periode satu tahun.
Dimana dalam rancangan tersebut Badan Pangan Nasional telah memetakan per masing-masing komoditas. Misalnya untuk beras siapa BUMN Pangan yang menjadi pelaksana, berapa kebutuhan nasional tahunannya.
Kemudian berapa persentase stok yang akan dialokasikan untuk CPP, berapa target stok CPP-nya, biaya per kilogram serta total anggaran setahun dan per 3 bulan. Selanjutnya juga dipetakan siapa dan seperti apa sasaran pendistribusiannya.
"Optimalisasi BUMN Pangan dalam penyelenggaraan CPP bisa mendorong kinerja BUMN Pangan kita. Penyelenggaraan CPP juga efektif menjaga stabilisasi harga di tingkat petani/peternak karena memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga baik dan wajar," jelasnya.
Ia menambahkan, upaya ini juga berkontribusi menjaga inflasi di hilir karena ketersediaan CPP yang memadai bisa sebagai instrumen pengendali harga. Anggaran yang digunakan untuk CPP juga tidak habis pakai karena dikonversi menjadi stok pangan pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Usulkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp 124 Triliun Untuk Perkuat Cadangan
Selain melalui penguatan CPP, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi lainnya, termasuk kerja sama penguatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah produksi ke wilayah defisit dan pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Provinsi dan Kabupaten.
Arief menuturkan, untuk bantuan pangan beras, pihaknya mengusulkan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Selain itu juga, mengajukan perluasan program pada komoditas beras berfortifikasi sebagai instrumen tambahan pangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan menekan prevalensi stunting.
Antisipasi dampak El Nino juga dilakukan dengan mendorong perluasan penerapan Neraca Pangan dari tingkat Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota melalui penerapan Neraca Pangan Wilayah.
Menurut Arief, diharapkan langkah ini dapat meningkatkan monitoring, pengawasan, serta integrasi pemetaan pangan nasional, sehingga mempercepat pengambilan kebijakan stabilisasi stok dan harga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
