kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.183
  • EMAS682.000 0,44%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Anggota DPR sebut RUU PHU akan amankan tata kelola penyelenggara umroh

Rabu, 27 Maret 2019 / 12:29 WIB

Anggota DPR sebut RUU PHU akan amankan tata kelola penyelenggara umroh
ILUSTRASI. Umroh Ramadhan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (RUU PHU) akan mengatur penyelenggaraan umroh. Sehingga penyelenggaraan umroh akan semakin aman. Sebelumnya berbagai kejadian penipuan penyelenggaraan umroh terjadi di Indonesia.

"Mudah-mudahan hal dasar dapat menyempurnakan UU terutama penyelenggaraan umroh," ujar anggota Komisi VIII DPR, Achmad Mustaqim kepada Kontan.co.id, Rabu (27/3).


Ada tiga aturan dasar yang dibuat untuk menjaga pelaksanaan penyelenggaraan umroh. Tiga aturan tersebut akan mengawasi penyelenggaraan umroh di Indonesia. Diantaranya, adalah mengenai penyelenggaraan umroh di Indonesia.

Achmad bilang penyelenggara umroh di Indonesia terdapat dua lembaga. "Penyelenggara umroh terbagi menjadi dua ada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ada sekarang dan satu lagi PPIU di laksanakan pemerintah," terang anggota fraksi PPP tersebut.

Meski begitu, pelaksanaan umroh oleh pemerintah hanya dilakukan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut nantinya ditentukan oleh Presiden.

Tidak langsung pengambilalihan oleh pemerintah, RUU PHU juga mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan, penangan, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umroh. Satgas tersebut mengatasi kondisi sebelum mencapai darurat.

RUU PHU juga akan membuat kewajiban setor garansi bank bagi PPIU. Hal itu sebagai penjaminan untuk memastikan jemaah umroh yang sudah terdaftar dapat berangkat seluruhnya. "Dalam UU ini sudah dipertegas konsep kewajiban dana penjaminan," jelas Achmad.

Selain itu ada pula aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji. RUU PHU akan melegitimasi haji undangan yang sebelumnya tidak masuk dalam kuota haji Indonesia.

Achmad bilang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diberi kewenangan mengelola kuota haji di kuota haji reguler. Namun, secara administratif PIHK wajib melapor kepada Kementerian Agama (Kemag) selaku penanggung jawab pelaksanaan haji tahunan.


Reporter: Abdul Basith
Editor: Yoyok
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0467 || diagnostic_web = 0.2849

Close [X]
×