kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Anggota DPR dorong pemerintah fokus pelaksanaan vaksin gratis


Minggu, 24 Januari 2021 / 14:10 WIB
Anggota DPR dorong pemerintah fokus pelaksanaan vaksin gratis
ILUSTRASI. Petugas menyiapkan vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan pada tenaga kesehatan di klinik Mapolda Sumsel Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (20/1/2021). Anggota DPR dorong pemerintah fokus pelaksanaan vaksin gratis.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah fokus pada pelaksanaan vaksinasi virus corona (Covid-19) gratis.

Vaksinasi tersebut harus segera diberikan kepada garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Antara lain adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tokoh agama, hingga TNI dan Polri.

"Pemerintah harus fokus pada tahapan vaksinasi massal yang akan diberikan kepada rakyat secara gratis," ujar Netty kepada Kontan.co.id, Minggu (24/1).

Netty menegaskan terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi. Salah satunya adalah data penerima vaksinasi yang masih belum baik.

Baca Juga: Badan Kesehatan Prancis rekomendasikan suntikan vaksin Covid-19 kedua ditunda 6 pekan

Selain itu juga kondisi bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya dalam kondisi bencana, infrastruktur distribusi vaksin harus dipastikan tetap terjaga.

"Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman," terang Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.

Distribusi vaksin harus dipastikan dapat dilakukan hingga kawasan terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T. Selain itu persiapan mitigasi bagi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dalam menjamin tercapainya target vaksinasi membuat Netty meminta pemerintah mengesampingkan pembahasan vaksinasi mandiri. Rencana vaksinasi mandiri juga dapat memicu isu sensitif di tengah masyarakat.

"Alih-alih menyiapkan vaksin gratis untuk rakyat, pemerintah disibukkan dengan perusahaan yang ingin mendapatkan vaksin dengan cara berbayar," jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap pemerintah yang tengah membahas dibukanya program vaksinasi mandiri. Vaksinasi mandiri dinilai dapat membantu pemerintah mempercepat tercapainya target vaksinasi untuk menciptakan ketahanan kelompok atau herd immunity.

Selanjutnya: Seminggu pasca disuntik vaksin Covid-19, ini efek yang dirasakan para dokter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×