Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi PAN DPR RI meminta pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja informal.
Hal itu menyusul rencana pemberian BSU bagi masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PAN menilai pekerja informal mengalami dampak berat selama pandemi virus corona (Covid-19).
"Sayangnya, mereka ini tidak terdata dengan baik. Nah, mestinya mereka ini yang juga mendapat bantuan dan perhatian," ujar Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Senin (26/7).
Saleh menyebut, jumlah pekerja informal sangat besar. Kelompok tersebut meliputi buruh bangunan, pedagang sayur, pedagang asongan, juru parkir, penjahit, buruh cuci, sopir angkot, nelayan, petani, dan lainnya.
Baca Juga: Serikat pekerja: Karyawan perusahaan alih daya yang kena PHK perlu diberi bantuan
Pendataan tenaga kerja informal dinilai akan sulit. Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pekerja informal sesuai dengan yang diberikan kepada penerima BSU yakni peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Dari sektor penghasilan, pekerja informal juga memiliki penghasilan sesuai dengan target sasaran pemerintah. BSU akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
"Pekerja informal yang tidak terdata di BPJS Ketenagakerjaan ini banyak yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta," terang Saleh.
Sebagai informasi, rencananya BSU akan diberikan sebesar Rp 1 juta per orang. Diperkirakan penyaluran BSU mencapai 8 juta orang.
Selanjutnya: Ini idealnya besaran bantuan subsidi upah yang akan disalurkan pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
